Manado-Kunjungan Kerja (Kunker) Komite II DPD RI di Sulut pada berhasil mengungkap sejumlah masalah. Masalah yang terungkap di antaranya adalah pengurangan program padat karya, dari 1000 hektar menjadi 250 ribu hektar.
Kepada Senator Ir Stefanus BAN Liow MAP (SBANL) Wakil Ketua Komite II DPD RI, Sekretaris Ir Titov Manoi serta Kepala Bidang Sarana Prasarana Ir Barens Runtuwene mengatakan pada rapat koordinasi dengan Kementerian akhir bulan Agustus sebenarnya sudah di sepakati program padat karya untuk pembuatan saluran tersier sebanyak 1000 hektar.
“Berkurangnya alokasi itu membuat kami berpikir bahwa para wakil rakyat di DPR RI tidak sungguh – sungguh berjuang untuk Sulut, “ujarnya.
Mewakili Kepala Dinas, Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Provinsi Sulut Ir Titov B Manoi mengungkapkan perbedaan mencolok harga pupuk bersubsidi dan umum, masalah ketersediaan pupuk serta pengaturan serta pola distribusi.
Menurutnya penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan secara tertutup hanya pada petani yang tergabung dalam kelompok tani.
Hal ini menyebabkan petani yang tidak masuk dalam kelompok tani kesulitan mendapatkan pupuk. Seolah terjadi kelangkaan pupuk.
Sementara pengaturan penyaluran adalah kewenangan instansi lain.
Ditambahkannya quota pupuk bersubsidi di Sulut perlu ditambah.
Terkait persoalan pupuk, Senator SBANL mengatakan khusus di masa pandemi seharusnya subisidi pupuk selain pada petani juga pada siapa saja membutuhkan.
Namun regulasi yang ada menjadi kendala. Padahal seharusnya ada diskresi, karena berhubungan dengan kebutuhan pangan nasional, apalagi saat ini sudah masuk masa resesi ekonomi.
Senator SBANL juga menyorot pentingnya jumlah dan kualitas penyuluh, satu desa satu penyuluh sesuai hasil Raker dengan Kementerian.
Pada kesempatan selanjutnya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Edwin Kindangen SE MSi mengungkapkan beberapa masalah, diantaranya menyangkut persoalan harga cengkih dan kopra dan keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus Ekonomi (KEK) serta Kawasan Ekonomi Khusus) Industri Pariwisata Likupang.
“Penurunan harga cengkih memang tidak terlepas dengan kondisi terkit pandemi covid -19 saat ini. Namun pemerintah meminta agar pabrik tetap siap membeli cengkih dari petani. Yang membaik justru harga kopra karena permintaan CPO lagi tinggi. Untuk KEK Bitung ada satu investor dari China yang terhenti pembangunan pabriknya akibat covid 19. Terkait tenaga kerja, bersyukur sampai saat ini belum terjadi PHK massal “tandasnya.
Hal positif di tambahkannya, adalah ekport ikan Sulut ke Jepang. Padahal daerah lain sedang kesulitan.
Kegiatan digelar di Kantor DPD RI Perwakilan Provinsi Sulut di Manado.
SBANL mengatakan sebenarnya Kunker di bagi menjadi empat tim. Namun karena peningkatan kasus covid 19 di sejumlah daerah, kemudian diputuskan pelaksanaannya di Dapil masing – masing.
Kunker kali ini menurutnya untuk mendapatkan masukan dari stakholder tentang Implimentasi UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian serta UU Nomor 10 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Senator Ir Stefanus BAN Liow MAP mengatakan walau terjadi berbagai hambatan akibat covid 19, namun dia terus berupaya menjembatani setiap aspirasi.
“Saya akan berusaha semampu saya setiap aspirasi yang masuk di bawa dalam paripurna, lalu ke DPR dan Pemerintah Pusat, karena itu adalah kewajiban saya, “tandasnya.
Pada kegiatan itu SBANL di dampingi lengkap timnya mulai staf ahli, tenaga dan administrasi.
Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan covid 19. (don)
Komentar