Bawa Perubahan, FDW-PYR Beri Komitmen Bukan Janji

Amurang – Sejumlah program yang menyentuh bagi masyarakat akan diluncurkan Pemkab Minahasa Selatan (Minsel) bila Franky Donny Wongkar-Petra Yani Rembang (FDW-PYR) terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 9 Desember nanti. Sebut saja santunan dana duka, tunjangan bagi warga lanjut usia (Lansia), tunjangan bagi tokoh agama, beasiswa dan bantuan seragam bagi siswa SD dan SMP.
Tidak sampai disitu saja, Jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) akan kembali dianggarkan sesuai kebutuhan. Fasilitas kesehatan dibenahi dengan menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Amurang sebagai rumah sakit rujukan. Disetiap kcamatan juga akan ditempatkan ambulance. Bagi petani sejumlah insentif telah disiapkan baik berupa pupuk, bibit dan bersinergi dengan pemerintah pusat.
Pada pernyataannya Wongkar mengatakan mewujudkan cita-cita sejahterakan masyarakat dan membawa Minsel maju bukan sebuah janji tapi komitmen. Komitmen dimaksudnya apa yang telah dijadikan visi dan misi maupun disampaikan pada masyarakat bukan hanya sampai di kampanye. Namun diwujudkan pada karya nyata, sebab komitmen adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan.
“Kami berpegang pada komitmen bukan hanya sekedar janji. Perubahan yang kami usung benar-benar akan diwujudkan dalam segala aspek. Terutama dalam mensejahterakan mumbuat masyarakat berdaya. Kita tidak bisa berjanji yang muluk-muluk namun tumpul atau tidak dapat dilaksanakan. Jadi komitmen kami adalah apa yang telah dikatakan, itulah yang dikerjakan. Rakyat harus merdeka dan lepas dari penindasan,” terang Wongkar didampingi Rembang.
Lanjut dikatakan perubahan dipemerintahan juga dilakukan. Praktek-praktek yang melanggar aturan dan menekan kompetensi PNS akan dihilangkan. Dengan harapan dapat mewujudkan PNS yang berkualitas dan profesional dalam bekerja. Pada bagian lain kesejahteraan bakal ditingkatkan, baik PNS maupun Tenaga Harian Lepas (THL). Begitu pula dengan SKPD tidak ada yang dianaktirikan, terutama dari anggaran.
“Jenjang karir akan mengikuti aturan, sehingga ada kepastian. Kesejahteraan tentu kita naikkan baik bagi PNS maupun THL. Tidak ada praktek dekat api, sebab semua didasakan penilaian kinerja. Bagi SKPD akan diberikan anggaran memadai dan kemudian disesuaikan dengan kebutuhan. Tidak ada lagi yang namanya anak tiri dan anak emas. Perubahan bagi Minsel akan benar-benar kami wujudkan,” pungkasnya.(nov)