oleh

Koloay: Anggarkan Gaji Guru Honorer, Hapus Pengadaan Mobnas Bupati

Amurang – Setelah menandatangani kesepakatan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS), DPRD Minahasa Selatan (Minsel) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mulai membahas APBD 2021. Pada rapat penganggaran, gaji 600 guru honorer didesak agar dimasukkan. Hal ini karena selama 10 tahun, meski mengantongi SK dari bupati, gaji guru honorer tidak ditata lewat APBD.


Anggota DPRD Minsel yang juga ketua DPD Perindo Minsel, Jaclyn Koloay mengatakan penataan gaji guru honorer harusnya masuk prioritas. Apalagi anggaran yang diperlukan dan telah diusulkan tidak besar. Usulan yang pernah dimasukkan sebesar Rp 3, 6 miliar. Dengan perhitungan jumlah guru honorer yang belum menerima sertifikasi sebanyak 600 orang mendapat Rp 500 ribu/ bulan selama 12 bulan.


“Anggaran yang diperlukan sebenarnya tidak terlalu besar. Apalagi satuan per guru sesuai usulan hanya Rp 500 ribu/bulan. Nah agar dapat dimasukkan pada penganggaran di APBD, anggaran atau program yang mubazir atau belum perlu harusnya diganti saja. Kan guru honorer sudah 10 tahun diperlakukan secara tidak manusiawi, jadi seharusnya dapat menjadi prioritas,” tukas Koloay.


Anggota Komisi II DPRD Minsel ini mengusulkan anggaran pengadaan mobil dinas (Mobnas) Bupati dan Wakil Bupati dihapus. Dia beralasan Mobnas yang sekarang baru berusia empat tahun. Begitu pula dengan anggaran makan minum (Mami). Dengan kondisi masih Pendemi Covid-19, banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Penyelesaian pendopo rumah dinas senilai Rp 900 juta juga tidak mendesak.


” Mobnas maupun pendopo rumah dinas tidak mendesak dianggarkan pada tahun depan dan terkesan tidak pro rakyat. Lagipula penganggaran Mobnas dilakukan oleh pemerintahan Tetty yang berakhir di bulan Februari tahun depan. Apalagi bupati dan wakil bupati terpilih merupakan figur sederhana. Maka dari itu saya usulkan dihapus saja di APBD 2021. Mobnas yang ada terlebih khusus untuk bupati masih sangat bagus dan dari komisi II memang sudah rekomendasikan agar dihapus saja,” terang Ketua Fraksi Primanas ini.


Anggaran-anggaran mubazir dan tidak adil juga dimintakan agar dihapus agar anggarannya dapat membiayai program pro rakyat seperti. Sebut saja pengadaan ambulance dan seragam sekolah bagi siswa. Dia memintakan agar pemerintahan Tetty Paruntu harusnya tidak lagi memaksakan program-programnya. Ini karena bulan Februari tahun depan, Minsel sudah dipimpin oleh FDW-PYR.


“Sebaiknya ibu Tetty dapat lebih menerima dengan tidak memaksakan programnya yang masuk di APBD 2021. Kan mulai Februari sudah pak Franky bersama pak Petra yang memimpin Minsel. Sehingga apa yang menjadi program mereka masuk di APBD. Apalagi program-program mereka memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat,” bebernya.

Dia juga menekankan penataan gaji guru honorer sudah mendesak. Sebab kelangsungan mereka untuk mengajar masih sangat dibutuhkan. “Sekali lagi hentikan semua program-program pemborosan dan ganti dengan visi misi FDW-PYR. Berikan kesejahteraan pada guru honorer yang sudah lama diperlakukan tidak layak,” pungkasnya.(nov)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed