Barometer.co.id – Manado. Merosotnya kualitas pendidikan di Kota Manado dan daerah-daerah lain di Provinsi Sulut, salah satunya diakibatkan oleh kekurangan guru di sekolah-sekolah negeri.
Hal ini juga yang mendorong pemerintah untuk melakukan penarikan guru-guru PNS di sekolah swasta.
Kendati demikian, pro dan kontra selalu terjadi ketika isu ini bergulir, pasalnya masih banyak sekolah-sekolah swasta yang belum mampu mandiri dalam hal pembiayaan operasional sekolah meski mereka juga dibiayai lewat dana BOS dan memungkinkan menarik pungutan uang komite sekolah.
Menurut Ketua Aliansi Guru Indonesia Sulut (AGIS) Dr Arnold Poli, kebijakan pemerintah untuk menarik guru-guru ASN di sekolah swasta sebaiknya ditangguhkan dulu untuk sementara waktu.
“Mungkin ada solusi atau kebijakan lain yang lebih tepat diambil pemerintah daerah (pemda),” ujar Poli, Selasa (02/02).
Pasalnya, kebijakan pemerintah pusat seringkali masih tarik-menarik apabila diterapkan di daerah.
“Masih banyak sekolah swasta yang perlu dibantu pemerintah. Jadi, penarikan guru-guru PNS di sekolah swasta harus dipikirkan lagi. Jangan terburu-buru,” sebut Poli.
Lanjut kata dia, apabila penarikan guru ASN di sekolah swasta lantaran sekolah-sekolah negeri kekurangan guru tentu harus ada kejelasan.
“Pemerintah harus terbuka terkait penyebaran guru di sekolah-sekolah negeri, apa benar memang kekurangan guru,” tukasnya.
Dirinya berharap pemda dapat mengoptimalkan juga guru-guru honorer yang telah diangkat sebagai THL.
“Mungkin perlu ada kajian lebih lanjut di setiap pemda untuk itu,” tandasnya.(eau)
Komentar