oleh

Bermasalah, Alsistan Bakal Dikelola BUMD

Barometer.co.id-Amurang. Setelah temukan tumpukan masalah pada penggunaan kendaraan dinas (Kendis), Bupati Franky Donny Wongkar dan Wakil Bupati Petra Yani Rembang mengarahkan perhatian ke Alat mesin pertanian (Alsistan). Dugaan pengelolaan Alsistan kuga bermasalah akhitnya ditemukan, bahkan berpotensi merugikan keuangan negara.
Pada pemeriksaan Alsistan terutama berupa alat berat yang dipusatkan di enam kecamatan, Selasa (09/03), diketahui telah terjadi komersialisasi. Alsistan yang di bawah pengelolaan Dinas Pertanian disewakan bagi warga. Namun sayangnya hasil sewa tidak masuk ke kas daerah.
Salah satu operator yang ditanyakan langsung oleh Bupati tidak mampu menjawab kemana uang hasil sewa alat. Sedangkan ketika ditanyakan hasil dari sewa Alsistan dalam sebulan dapat meraih rata-rata Rp 3 juta. Mendapati adanya komersialisasi aset pemerintah tanpa ada yang masuk ke kas, Bupati langsung berang.
“Saya mendapati pengelolaan Alsistan yang tidak benar. Alat yang ada disewakan, namun tidak ada setoran yang masuk ke kas daerah. Makanya saya sudah memerintahkan Alsistan yang operatornya tidak menyetor ditarik saja. Selain itu juga pihak Dinas harusnya lebih pro aktif, jangan pasif bila ada operator tidak setoran. Saya juga minta hasil operasionalnya disetor ke kas daerah, jangan seperti sekarang,” papar Wongkar saat ditemui di sela-sela melakukan pemeriksaan di Kantor Camat Amurang Barat.
Lanjut dia juga menyayangkannya banyak Alsistan yang sudah dalam kondisi rusak. Sesuai data, dari jumlah 50 hanya 30 masih dapat dioperasionalkan. Itupun saat dilakukan pemeriksaan, tidak semua hadir. Seperti di Kecamatan Amurang Barat. Dari dilaporkan lima unit yang dapat beroperasi dari delapan unit, hanya tiga dihadirkan.
“Dari hasil pemeriksaan ini kami akan melakukan evaluasi. Mekanisme pemanfaatan Alsistan yang diberikan oleh pemerintah pusat seperti apa. Terutama agar dapat memberi nilai tambah pada peningkatan produksi pertanian, pada bagian lain kontribusi bagi (PAD (Pendapatan Asli Daerah),” papar Bupati.
Dia juga mengatakan sedang mengkaji pengelolaan Alsistan diberikan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Harapannya dapat lebih profesional dan berkontribusi bagi PAD dan tugas utama berupa modernisasi pertanian di Minsel. Bisa saja nanti akan ada ikatan kontrak.
“Kita masih kaji, terutama secara aspek aturannya atau landasan hukumnya. Jadi harus ada penangungjawab, tidak seperti sekarang. Bisa saja pengelolaan diserahkan pada BUMD. Tapi kita akan kaji lagi bagaimana baiknya. Tentu saja kedepan harus ada ikatan kontrak dengan siapa yang dipercayakan sebagai pengelola. Selain juga akan mengupayakan mempercepat permintaan proses hibah ke Kementrian,” urainya.
Mengakhiri pernyataannya, Bupati mengatakan persoalan Alsistan secepatnya diselesaikan. “Saya sudah perintahkan kepada instansi terkait, jangan berlambat-lambat menangani. Mulai dari persoalan hibah sampai pengelolaannya. Supaya dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi daerah,” pungkasnya.(jim)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed