Barometer.co.id – Amurang. Mensinyalir adanya ketidakberesan penggunaan dana hibah APBD 2020 terutama di KONI dan PMI, Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Minahasa Selatan,(Minsel) berjanji akan terus melakukan penelusuran. Ini juga sebagai pintu masuk dugaan kasus-kasus korupsi lainnya.
“Secara resmi BPK sudah mengeluarkan LHP. Dan hasilnya Pemkab Minsel mendapatkan opini WTP. Namun itu bukan berarti tidak ada kasus korupsi. Nah maka dari itu kami akan tetap melakukan penelusuran. Apalagi pihak Pansus DPRD untuk LKPJ tidak diberikan laporan pertanggungjawaban dari KONI dan PMI,” sebut Ketua GMPK Jhon Senduk.
Dia menerangkan terutama untuk KONI sangat rancu apabila dana hibah yang digunakan habis terpakai. Sebab sepanjang tahun 2020 yang lalu bisa dikatakan tidak ada aktifitas even olahraga. Apalagi memang ada larangan.
“Kami akan mencari data apakah ada anggaran hibah yang dikembalikan atau tidak. Kalaupun ada, berapa besar yang dikembalikan. Sebab 2020 kan tidak diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan olahraga. Begitu pula dengan PMI,” jelasnya.
Bila menemukan ada ketidakberesan, dia memintakan Aparat Penegak Hukum (APK) dapat bertindak cepat. “Kami pengalaman atas laporan Pansus DPRD tahun lalu. Meski telah disampaikan sejumlah bukti-bukti, sampai sekarang belum ada satupun penetapan tersangka,” kuncinya.
Ketua KONI Minsel James Arthur Kojongian (JAK) yang juga anggota DPRD Sulut saat ini juga terbelit kasus perselingkuhan. Bahkan sempat menjadi viral setelah kepergok oleh istri sah-nya, Mikhaela E Paruntu (MEP) yang tidak lain Ketua PMI Minsel. Pada kasus tersebut MEP sempat naik di deksel kendaraan roda empat yang dikendarai JAK dengan selingkuhannya. Mirisnya, JAK sempat memacu kendaraan. Untung saja tidak terjadi hal lebih jauh setelah warga sekitar menghentikan kendaraan tersebut.
Kini kasus dugaan perselingkuhan kembali terkuat setelah beredar foto sosok yang serupa JAK, sedang bersama wanita muda. Diduga wanita muda tersebut pasangan selingkuhannya yang berinisial A. (jim)
Komentar