Barometer.co.id – Amurang. Sikap perlawanan terhadap pemerintahan Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Franky Donny Wongkar dan Wakil Bupati Petra Yani Rembang (FDW-PYR) masih ditunjukkan oleh sejumlah oknum Aparatur Sipil Negara (ASN). Tak pelak jargon perubahan terhambat di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD).
Terhambatnya jargon perubahan tampak dari pelayanan yang buruk. Baik dari segi pelayanan administrasi yang lambat sampai dengan sikap tak acuh. Akibatnya program-program dari pemerintah ikut terlambat.
Kerja lambat jelas sangat jauh dari apa yang menjadi visi dan misi FDW-PYR. Sehingga disinyalir kerja tak becus sengaja dilakukan untuk menghambat menuju Minsel Maju, Berkepribadian dan Sejahtera. Apalagi masa pemerintahan yang ada sekarang terhitung singkat.
Salah satu SKPD yang nampak menghambat kerja Perubahan ada di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kerja dari layanan di SKPD ini dikeluhkan karena lambat. Terutama pada proses administrasi dan verifikasi. Bahkan dari informasi yang seharusnya selesai satu hari menjadi berlarut-larut menjadi berminggu-minggu.
Selain Setwan, birokrasi amburadul juga terjadi di beberapa SKPD lainnya. Banyak program kerja yang tidak dapat berjalan dan terancam bermasalah karena tidak kunjung memiliki landasan hukum.
Sejumlah pengamat mengharapkan FDW-PYR segera melakukan pembenahan. Bila perlu pergantian pejabat yang menghambat kerja dapat segera dilakukan. Ini harus dilakukan bila ingin menyelamatkan Perubahan.
“Evaluasi kinerja harus secepatnya dilakukan. Jangan sampai semangat perubahan tak mampu berjalan karena adanya oknum-oknum yang masih bekerja dengan pola lama. Akibatnya jelas visi misi tidak jalan,” tekan Jhon Senduk selaku pemerhati.
Dia juga memintakan FDW-PYR fokus pada semangat perubahan dengan memangkas birokrasi yang justru menghambat kemajuan. “Perubahan perlu kerja cepat, jangan ada birokrat yang menghambat. Harapan masyarakat tentunya sangat besar demi terwujudnya perubahan,” pungkasnya.(jim)
Komentar