oleh

Eksekutif-Legislatif Minsel Bahas APBD 2022, Kepentingan Rakyat Jangan Disepelekan

Barometer.co.id – Amurang. Sejak kemarin (11/10) kemarin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Minsel bersama Badan Anggaran DPRD menggelar rapat pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022. Pada pembahasan kali ini, tantangan besar masih harus dihadapi.

Seperti diketahui, pemerintah pusat belum ada tanda-tanda mencabut status Pendemi atas penyebaran Covid-19. Seperti pada dua tahun terakhir, bukan tidak mungkin APBD 2022 masih akan difokuskan untuk penanganan Pendemi. Itu berarti, anggaran-anggaran akan banyak program harus dikorbankan.

Pemerhati Minsel menyebutkan Pemkab dan DPRD memang berada pada posisi sulit. Terutama kemungkinan masih diperhadapkan dengan refocusing. Sedangkan pada sisi lain ada keinginan pembangunan fasilitas fisik. Namun tuntutan pada kesejahteraan masyarakat yang masih terdampak Pendemi juga tidak dapat diabaikan.

“Kami lebih menyarankan agar pada APBD 2022 benar-benar fokus pada kepentingan masyarakat. Anggaran-anggaran seperti pengadaan yang masih dapat ditunda sebaiknya tidak dimasukkan. Begitu pula dengan pembangunan fisik, harus benar-benar dimaksimalkan dengan menyetuh langsung kepentingan masyarakat dalam waktu dekat,” papar Adri Nayoan.

Dia melanjutkan anggaran sebaiknya lebih dahulukan yang kepentingan rakyat. Terutama bagaimana memulihkan perekonomian sebagai imbas Pendemi. Tentunya proyek-proyek ‘pesananan’ yang tidak memberikan dampak pada masyarakat jangan sampai masuk.

“Perlu disorot anggaran-anggaran siluman yang bisa saja masuk di APBD Minsel. Kalau dicontohkan pada waktu lalu seperti green house dan destilasi air laut. Terbukti kedua proyek ini amburadul, selain tak memberi manfaat juga gagal dipergunakan. Nah yang seperti ini jangan lagi terulang,” terangnya.

Sikap kepedulian pada kepentingan masyarakat luas juga harus diperlihatkan pada APBD 2022. Jargon perubahan harus benar-benar tercermin dengan program-program yang pro rakyat. Selain itu juga keterbukaan harus ada, jangan lagi disembunyikan.

“Transparansi pada pemerintahan menjadi salah satu wujud dari perubahan. Kiranya ini benar-benar dapat kita saksikan. Karena APBD 2022 murni secara keseluruhan produk pemerintahan sekarang. Tidak ada alasan kedepannya bila ternyata tidak mencerminkan keberpihakan pada masyarakat,” pungkasnya.(jim)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed