oleh

Datangi Kementrian Kominfo, GMBI Sulut Minta Tambah Jaringan Cellular di Minut

Barometer.co.id – Aermadidi. Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Wilter Sulawesi Utara Howard Marius, meminta Kementrian Kominfo RI untuk menambah jaringan celuler di Minahasa Utara (Minut). Khusus di kawasan daerah Super Prioritas pariwisata Likupang. Hal ini sampaikannya saat menghadiri undangan tatap muka bersama ketua GMBI Jakarta Timur Tomy A Laleulija,SH.MH, di kantor Kementrian Kominfo RI, Jln Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (25/10).

Pada kesempatan itu, Howard Marius mengatakan, di era digitalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi saat ini, masih ada desa yang belum menikmati jaringan internet padahal dimasa pandemi saat ini internet sangat dibutuhkan untuk pembelajaran anak, juga sebagai sarana promosi usaha melalui bisnis online.

“Jaringan internet di era saat ini, sudah menjadi kebutuhan sehingga Kementrian Kominfo harus lebih peka melihat permasalahan ini di daerah. Jangankan masyarakat yang berdomisili di kepulauan dan pinggiran, signal di areal kantor Bupati Minahasa Utara saja signalnya tidak merata sehingga ada instansi yang blank spot. Jika kondisinya seperti ini, bagaimana pemerintah kabupaten dapat menjalankan visi dan misinya untuk menjadikan Minut daerah Digital,” terang Howard.

Untuk itu, ia mendesak agar Kementrian Kominfo harus lebih memperhatikan penyebaran dan pemerataan jaringan celuler dan internet di wilayah timur. Apalag khususnya di Kabupaten Minahasa Utara yang memiliki Likupang sebagai daerah super prioritas pariwisata yang harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat khususnya Kementrian Kominfo dalam menyiapkan faslitas jaringan internet.

Selain permasalahan jaringan celuler, Howard juga meminta Kementrian Kominfo untuk memfasilitasi pengadaan website desa sebagai sarana untuk mempublikasikan pembangunan yang menggunakan dana desa dan promosi potensi desa. Nantinya bisa memberikan income melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai pengelola.

“Website desa ini sangat penting. Sehingga perlu mendapat perhatian dari Kemenkominfo untuk memfasilitasi agar setiap desa bisa memiliki website sebagai sarana promosi sekaligus wadah untuk mewujudkan transparansi pembangunan desa,” lugas Howard.

Dipenghujung pemaparan, Howard mempertanyakan alur koordinasi Kementrian dan dinas Kominfo dalam mengolah informasi terkait pemerintahan untuk disampaikan kepublik. Sebab hingga saat ini informasi yang disajikan Dinas Kominfo Minut sebagai humasnya pemerintah kabupaten menurutnya belum memenuhi ekspektasi masyarakat. Bahkan kehadiran kepala dinas dihampir setiap kegiatan pemerintah terkesan hanya untuk mencari muka karena informasi yang diolah untuk pemberitaan masih terlalu seremoni dan tidak sesuai dengan isi dan makna dari kegiatan tersebut.

“Sebagai Humas pemerintah, Kominfo sejatinya tak hanya memberikan informasi. Tetapi harus mengedukasi masyarakat tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah khususnya, pemerintah kabupatan. Untuk Minahasa Utara kami menilai Kepala Dinas belum mampu menjalankan tugas- tugas kehumasan dengan baik sehingga informasi yang tersaji hanyalah kegiatan seremoni,”pungkasnya.

Menanggapi hal ini, Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika, Anthonius Malau menyambut baik kunjungan dari GMBI dalam menyampaikan berbagai persoalan didaerah yang menjadi kewenangan kementrian Kominfo. Ia juga akan menyampaikan usulan ini kepada menteri untuk menjadi bahan masukan dalam menentukan program kementerian Kominfor tahun 2022 mendatang.

“Informasi ini dan masukan ini sangat baik, dan akan menjadi masukan bagi kami kedepan. Apa yang disampaikan ini akan kami kirimkan jawabannya via email dalam waktu dekat ini setelah mendapat jawaban dari direktorat terkait dan pak menteri Kominfo.”ujar Antonius Malau.(rny)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed