oleh

Pemprov Sulut lindungi petani lewat BPJS

Amurang- Pemprov Sulut di bawah kendali Gubernur Olly Dondokambey membuat terobosan baru. 36 ribu petani penggarap dan buruh tani mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Rencananya program yang akan masuk record MURI ini diluncurkan pada saat Hut Sulut.Melalui perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, 36 ribu petani yang menjadi peserta mendapatkan empat manfaat jaminan. Pertama jaminan keselamatan kerja dengan perlindungan total berupa biaya medis dan kompensasi seandainya terjadi kecelakaan kerja atau penyakit yang timbul karena lingkungan tempat bekerja. Kedua jaminan kematian, ketiga jaminan hari tua serta keempat berupa jaminan pensiun.Mirisnya, program Pemrov Sulut di bidang kesejahteraan masyarakat berbanding terbalik dengan di Pemkab Minsel. Pada APBD 2020 yang ditetapkan lewat Peraturan Bupati, anggaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) justru dipangkas habis-habisan. Bila tahun 2019 dianggarkan Rp 18 miliar, tahun ini hanya disisakan Rp 3 miliar. 
“Sebagai wakil rakyat kami sangat prihatian atas anggaran-anggaran di APBD Minsel yang tidak pro terhadap masyarakat. Apalagi bila kita bandingkan dengan pengganggaran di Pemprov Sulut. Di bidang kesejahteraan seperti jaminan layanan kesehatan dapat menjadi perbandingan yang jelas bagaimana keberpihakan yang ditunjukan,” sebut ketua Fraksi Primanas yang juga ketua DPD Perindo Minsel Jaclyn Koloay.Disebutkannya anggota DPRD telah berupaya menempatkan anggaran-anggaran di APBD yang menyentuh kesejahteraan masyarakat. Namun sayangnya Bupati ‘mencekal’ hak legislstif dengan memaksakan APBD disusun tunggal oleh eksekutif. Makanya dapat dilihat hasilnya yang tidak pro pada kepentingan masyarakat. Contoh paling jelas pada pemangkasan anggaran Jamkesda.”Perlu diketahui oleh masyarakat bahwa APBD Minsel 2020 murni hasil Bupati Tetty Paruntu lewat TAPD. Tidak ada peran dari DPRD atau legislator sebab ditetapkan melalui Peraturan bupati bukannya Peraturan daerah. Kita lihat saja hasilnya seperti apa, Jamkesda lewt BPJS dipangkas habis-habisan. Bahkan beasiswa CEP lebih parah lagi karena dihapus,” kuncinya.(nv)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed