Barometer.co.id-Amurang. Mencegah terjadinya penyebebar virus Covid-19, salah satu langkah dengan menggunakan masker. Atas alasan tersebut, Pemkab Minsel melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan pengadaan masker untuk dibagikan pada masyarakat. Lewat anggaran refocusing di APBD 2020, diadakan sebanyak 4.450.000 buah masker.
Masker yang diadakan terdiri dari masker medis sebanyak 3.750.000 buah yang dikemas dalam 75 ribu dos. Sedangkan sisanya berupa masker berbahan kain dengan jumlah 700 ribu buah. Masker-masker ini menurut Kepala BPBD Rudi Tumiwa disalurkan melalui kelurahan dan pemerintah desa.
“Pengadaan masker dilakukan dalam dua tahap. Pertama berupa masker berbahan kain kemudian masker medis. Untuk masker kain masing-masing warga mendapat tiga buah. Masker-masker ini memang untuk memenuhi kebutuhan semua warga yang penyalurannya melalui kelurahan dan desa,” bebernya.
Sayangnya meski jumlah masker yang dibagikan terbilang banyak, masih banyak warga mengaku belum mendapatkan. Padahal sesuai pernyataan Kepala BPBD, masker ditujukan bagi semua warga tanpa pengecualian. Tak heran bila menjadi pertanyaan, dimana letak kesalahan sehingga banyak warga belum mendapatkan.
“Sampai sekarang torang belum dapat pembagian masker dari Pemkab Minsel. Mulai dari masker kain sampai masker medis. Nintau apa yang jadi alasan sampai torang nyanda dapa. Belum ada penjelasan dari pihak kelurahan. Torang saja tahu ada pembagian masker lewat media,” tutur Jhon warga Kelurahan Kawangkoan Bawah.
Pernyataan serupa disampaikan oleh warga Tondey Kecamatan Motoling. “Boleh di cek soal masker. Torang memang belum dapa sampai sekarang. Nintau lantaran apa, apakah karena sudah habis atau alasan lain, torang nintau,” papar salah satu warga yang minta namanya tidak disebutkan.
Tidak terbaginya masker bagi seluruh warga diakui oleh Kepala BPBD. Menurutnya persoalan lantaran jumlah masker tidak cukup. “Memang jumlahnya tidak cukup, tapi kami akan cek lagi. Ini karena untuk distribusi langsung ke warga dilakukan oleh kelurahan dan desa,” ujar Tumiwa.
Sementara itu dari kalangan pemerhati memintakan harus ada pemeriksaan mulai dari pengadaan sampai distribusi masker. Disebutkan ada banyak persoalan yang menyelimutinya. Mulai dari volume sampai dengan kualitas yang tak sesuai dengan harga. Belum lagi bila ditelusuri kemungkinan tumpang tindih dengan pengadaan serupa di desa, kelurahan, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
“Perlu diungkap yang menyelimuti pengadaan masker di Minsel. Kemungkinan adanya tumpang tindih, nah siapa yang diuntungkan itu perlu ditelusuri. Begitu pula dengan masalah volume dan harga dikaitkan dengan kualitas. Kan sekarang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah masuk. Tolong penggunaan anggaran refocusing penanganan Covid-19 diteliti, sebab ada kejanggalan,” ungkap Ketua GMPK Minsel Jhon Senduk.(nov)
Kemana Saja 4.450.000 Masker dari BPBD?
