Barometer.co.id – Amurang. Penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam rangka menekan penyebaran Covid-19, memiliki dampak bagi sejumlah golongan masyarakat. Untuk membantu, pemerintah menyalurkan program Bantuan Beras PPKM. Di Minsel diluncurkan pada Kamis (22/07) di Waleta Kantor Bupati.
Launching program bantuan beras ini dihadiri langsung oleh Eko Hari Kuntjahyo, selaku Pimpinan Wilayah Bulog Sulut dan Gorontalo. Turut hadir Kepala Dinas Sosial Pemprov Sulut dr Rinny Tamuntuan, Bupati Franky Wongkar dan Wakil Bupati Petra Yani Rembang.
Untuk Minsel, terdapat 18.893 keluarga yang menerima bantuan. Terdiri dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Masing-masing mendapatkan 10 Kg beras.
“Program ini untuk membantu keluarga-keluarga yang terdampak. Agar dapat berjalan dan tepat pada tujuan, pihak Bulog meminta dukungan kepada Bupati dan Wakil Bupati, Dinas Sosial, para pendamping dan pihak-pihak terkait untuk mensuport penyaluran bantuan ini,” ujar Eko.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulut dr Riny Tamuntuan, menyampaikan bahwa program ini diluncurkan karena masih adanya Pendemi. Mengatasinya pemerintah melakukan pembatasan kegiatan pada masyarakat, untuk itu diperlukan pemberian bantuan pada PKH dan BST.
“Harapan dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur agar kiranya Bupati dan Wakil Bupati untuk memperhatikan penyaluran bantuan ini. Harapannya agar bantuan mengalir kepada yang berhak atau tepat sasaran. Kepada Dinsos dan pendamping kiranya dapat ikut mensukseskan demi kemanusiaan,” pinta Tamuntuan.
Bupati mengawali sambutan mengucapkan terima kasih sekaligus mengapresiasi gerakan sosial dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Bulog dan Kementrian Sosial yang memperhatikan masalah sosial kepada masyarakat Minsel.
“Terima kasih kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementrian Sosial, Pemerintah Provinsi dan Bulog Sulawesi Utara, yang terus berkolaborasi dan bersinergi dalam rangka bersama-sama dengan masyarakat dalam situasi pandemi Covid-19,”puji FDW.
Dia juga mengatakan penyerahan bantuan sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat. “Penyebaran Covid-19 dan pemberlakuan PPKM di Minsel tentu berdampak pada sektor ekonomi masyarakat. Maka sepatutlah pemerintah hadir untuk bersama-sama dengan masyarakat yang terkena dampak Covid-19 ini melalui bantuan beras PPKM 2021.”jelasnya.
Diteruskannya Covid-19 ini mengakibatkan perekonomian turun dan tidak stabil. Di Kabupaten Minsel saat ini kasus positif covid-19 akumulasi berjumlah 776 orang dan untuk saat ini sendiri yang positif ada 86 orang diantaranya 32 dirawat dan 50 Isolasi Mandiri (Isoman), dari jumlah tersebut sehingga sangat mempengaruhi kestabilan perekonomian dimasyarakat Minsel,” ujar Bupati.
Lanjut katanya, sehingga perlu adanya kehadiran Pemerintah membantu warga yang terdampak, seperti bantuan beras PPKM 2021 saat ini. Pemerintah daerah setempat pun turut memberikan bantuan berupa sembako lewat anggaran APBD kepada 11 ribu 644 keluarga. Melalui bantuan ini kiranya membantu meringankan beban bagi masyarakat yang terdampak perekonomian yang tidak stabil.
“Kami Pemda siap menfasilitasi program bantuan beras PPKM 2021 ini, agar dapat berjalan dengan baik dan sukses, terlebih penyaluran akan disalurkan kepada yang berhak menerima bantuan tersebut. Diharapkan kadis sosial bersama para pendamping yang ada di kecamatan, kelurahan hingga ke desa agar bekerja sama untuk menyalurkan bantuan beras PPKM 2021 tepat sesuai data penerima,” pungkas Bupati Wongkar.(jim)
