Sering salah sasaran, Penentuan Penerima BLT Jangan Subjektif

Barometer.co.id – Amurang
Hantaman Pendemi Covid-19 memberi dampak pada melemahnya perekonomian negara, termasuk masyarakat. Begitu pula dengan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di saat perekonomian yang belum pulih. Mengantisipasi dampaknya, pemerintah meluncurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Program pemerintah pusat ini diharapkan dapat menyentuh langsung bagi masyarakat yang sangat membutuhkan lantaran terdampak. Namun sayangnya program tersebut tidak semuanya mulus sampai pada tingkat bawah. Buktinya banyak warga yang seharusnya layak menerima bantuan, malah tidak kebagian. Sedangkan yang tidak layak justru masuk dalam daftar penerima.

Adanya tidak kesinambungan antara program pemerintah pusat sampai ke daerah disampaikan oleh Anggota DPRD Minahasa Selatan (Minsel) Orwin Tengor. Menurutnya masih banyak mereka yang membutuhkan seperti janda, duda dan lansia justru tidak tersentuh dengan BLT.

“Kami minta agar pemerintah baik di tingkat desa sampai kabupaten dapat lebih bijak dalam memutuskan penerima BLT. Sebab banyak yang seharusnya jadi penerima, malah tidak masuk daftar. Ini keluhan yang disampaikan langsung oleh masyarakat dan telah dicek,” tukas Tengor yang juga Ketua DPD Perindo Minsel.

Lebih lanjut dia mengatakan adanya kekacauan dalam penyusunan daftar penerima lantaran penilaian secara subjektif bukannya objektif. Seharusnya penerima murni disesuaikan dengan kondisi warga, bukannya ada faktor suka dan tidak suka.

“Saya mintakan agar penilaian Jangan subjektif, sebab itulah yang menjadi penyebab terjadinya ketidaksinkronan antara program pusat dan daerah. Sehingga cara seperti ini justru merugikan pemerintah pusat sebab tujuan tidak sampai,” papar Tengor.

Lanjut dua meminta agar dilakukan pendataan kembali dan kemudian dilakukan uji publik. Sehingga yang masuk dalam daftar penerima benar-benar sesuai kriteria. Dengan demikian apa yang ditujukan oleh pemerintah pusat sebagai pemilik program dapat tercapai.

“Kami sebagai wakil rakyat memintakan agar pendataan dilakukan kembali. Lepaskan semua latar belakang politik, Agama dan lainnya. Sehingga penerima benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya.(jim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *