Barometer.co.id – Amurang
Peristiwa bencana alam I’M Amurang yang terjadi pada Rabu(15/06) beberapa bulan yang lalu yang mengakibatkan sejumlah rumah warga hilang ditelan air laut dipesisir pantai ternyata sampai saat ini masih meninggalkan persoalan yang tidak kunjung terselesaikan yang dirasakan oleh para korban bencana.
Frangky Tambajong salah satu dari korban bencana tersebut dan mengakibatkan rumah miliknya hilang ditelan laut mengeluh. Dia mempertanyakan soal penyaluran bantuan materi dan bantuan bahan-bahan lainnya. Termasuk penyaluran menurut skala prioritas.
“Sebelum pembagian bantuan berupa uang disalurkan kepada para korban bencana, pihak aparat pemerintahan setempat pernah menyampaikan yang pasti penyaluran melihat skala prioritas bagi korban bencana. Artinya korban yang hilang rumahnya dan yang rumahnya tidak hilang hanya terancam saja akan ada skala prioritas pemberian bantuan nantinya. Tetapi hal itu tidak dilakukan,” tukas Tambajong.
Dia menyinggung bantuan modal sebesar Rp 4 juta ternyata diperuntukan juga bagi warga yang rumahnya terancam bukan hanya rumah hilang. “Sebenarnya itu sah-sah saja tapi ingat itu komitmen yang disampaikan awal ada skala prioritas, ada 3 kriteria zona hitam, zona merah dan zona terdampak. Masakan rumah saya hilang dan tidak lagi mempunyai rumah kok disamakan dengan yang hanya rumah mereka yang terancam, itukan sudah tidak sesuai komitmen,” ujar Tambajong.
Menurut Tambajong padahal sebelum akan ada penyaluran dana bantuan modal tersebut, dirinya pernah menyampaikan dan mengingatkan ke bupati soal skala prioritas tersebut. Saat itu bupati sempat menanggapinya, tetapi bukti penyaluran nantinya sama rata tanpa skala prioritas.
Tambajong juga menyesalkan penyaluran bahan-bahan paket bantuan yang diduga jumlah paket bantuan bahan tidak sama jumlahnya yang diberikan oleh sipemberi bantuan dan penyalur didalamnya.
“Ada bantuan uang dan bahan dari PT freeport yang lalu, yang mana jumlah bantuan bahan ada 49 paket, dan saya dengar bahan bantuan ini dilaporkan ke bupati hanya 9 paket bukannya 49. makanya sampai sekarang bantuan itu belum disalurkan, kalau bantuan uang dari freeport tidak bermasalah karena saat itu pihak freeport membagikan secara langsung yang didampinggi petugas,” ungkap Tambajong.
Tambajong meminta agar dievaluasi kembali itu bantuan-bantuan yang masuk dan penyalurannya apakah sudah tepat dan apakah sudah tersalurkan sebagaimana mestinya.
“Kami mintakan untuk bantuan-bantuan yang masuk baik uang dan bahan-bahan lainnya agar ada tim evaluasi atau verifikasi pendataan penyaluran bantuan dari propinsi maupun petugas yang independent yang terpercaya, agar jangan ada dusta diantara kita,” tutup tambajong.(jim)
