Barometer.co.id-Manado. Pengurus DPD Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat )Perbarindo) Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara (Sulutgomalut) masa bakti 2024-2028 akan memperkuat Sumber Daya Manusia BPR dan meningkatkan manajemen risiko.
Dua hal ini merupakan pesan dari Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulutgomalut Robert Sianipar, yang juga merupakan Pembina DPD Perbarindo Sulutgomalut bersama Kepala BI Sulut, saat pertemuan dengan pengurus DPD Perbarindo Sulut.
“Kami pengurus DPD Perbarindo masa bakti 2024-2028 tadi melakukan pertemuan dengan kepala OJK Sulutgomalut, pak Robert Sianipar. Dalam pertemuan tersebut, beliau menekankan dua hal, yaitu meningkatkan SDM pegawai BPR dan memperkuat manajemen risiko,” kata Ketua Perbarindo Sulutgomalut, Henry M.P. Lumintang bersama Sekretaris Vicky J. Palit dan Dewan Pengawas, Allan Pontoh, Jumat (13/12/24).
Ia mengatakan, dengan SDM yang hebat dan manajemen risiko yang baik akan meningkatkan posisi BPR di masyarakat. Untuk itu pihaknya akan segera melaksanakan pesan dari Kepala OJK Sulutgomalut tersebut.
Selain itu, menurut Henry, DPD Perbarindo Sulutgomalut juga telah menyiapkan berbagai program kerja yang akan mulai dilaksanakan pada awal tahun 2025 mendatang. “Kami akan awali kegiatan tahun 2025 dengan jalan sehat yang akan melibatkan karyawan BPR. Setelah itu kami akan melaksanakan berbagai program kerja yang telah disusun,” katanya.
Program yang akan dilaksanakan DPD Perbarindo Sulutgomalut tahun 2025 antara lain akan membantu BPR yang likuiditasnya terganggu, melakukan kerja sama dengan Asuransi, meningkatkan sistem pembayaran BPR yang saat ini masih konvensional serta berbagai program lainnya.
Allan Pontoh menyampaikan, Perbarindo Sulutgomalut juga akan melakukan sindikasi pembiayaan untuk pembangunan di Sulut. “Dan yang paling penting adalah meningkatkan trust atau kepercayaan. Sebab trust ini merupakan hal yang paling penting bagi BPR untuk menjaga kompetensi dan integritas BPR,” ujarnya.
Vicky Palit mengatakan, OJK Sulutgomalut mendukung penuh DPD Perbarindo Sulut dalam menjalankan program yang telah disusun. “Pak Robert meminta agar tata kelola BPR dijaga dan ditingkatkan. Sebab selama ini BPR yang kolaps karena ada masalah di tingkat direksi dan komisaris. Dan memang, kalau masalah terjadi di tingkat direksi, maka akan sulit untuk menyelamatkan BPR. Oleh sebab itu, penerapan tata kelola yang baik akan dibarengi dengan penandatanganan pakta integritas,” ujarnya.
Vicky menambahkan, saat ini terdapat 21 BPR di Sulutgomalut. Dan sampai dengan bulan Juni 2024, aset BPR di wilayah ini sebesar Rp2,64 triliun. Kemudian jumlah kredit yang disalurkan Rp1,77 triliun sementara DPK atau Dana Pihak Ketiga Rp2,30 triliun.(jou)
