Barometer.co.id-Jakarta. Dalam tulisannya di Newsweek pada Juni 2024, Prabowo Subianto yang saat itu berstatus sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia menegaskan satu premis yang mengisyaratkan arah bernegara: sumber daya nomor satu Indonesia bukan mineralnya, melainkan manusianya. Pernyataan itu bukan sekadar refleksi moral, tetapi bagian dari statecraft, kerangka pikir strategis dalam membangun negara dengan kacamata jangka panjang. Sejarah telah membuktikan hal ini: bangsa tidak akan maju jika hanya mengandalkan kekayaan alam, tetapi bangsa akan maju ketika menguatkan kemampuan manusianya.
Kita melihat polanya di berbagai belahan dunia. Jepang membangun kejayaannya, setelah perang, bukan dengan batu bara, tetapi melalui pendidikan dan teknologi. Korea Selatan tidak lahir sebagai ekonomi besar karena tembaga atau emas, tetapi karena transformasi kualitas manusia dan disiplin nasional. Singapura tidak punya hasil tambang, tetapi hari ini mengendalikan arus perdagangan dan finansial dunia karena membangun manusia sebagai infrastruktur pertama negaranya. Pelajaran pentingnya jelas, modal utama sebuah bangsa bukan yang digali dari Bumi, tetapi yang tumbuh di dalam diri manusia.
Tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo harus dibaca dalam kerangka ini. Bukan sekadar tentang program, tetapi tentang perubahan paradigma. Negara, kini tidak hanya hadir di ujung, ketika rakyat menghadapi masalah, tetapi hadir sejak awal dalam tiap fase kehidupan manusia, dari rahim ibu, hingga kemandirian keluarga.
Pembangunan tidak lagi semata mengejar angka makro, tetapi menjawab pertanyaan mendasar, siapa yang menikmati kemajuan itu? Bagaimana negara memastikan bahwa setiap warga punya peluang untuk tumbuh, belajar, bekerja, dan bermartabat.
Itulah sebabnya pembangunan manusia tidak dipandang sebagai urusan sosial semata, tetapi sebagai strategi peradaban. Ia mengikuti jalur kehidupan, gizi, kesehatan, pendidikan, ekonomi.
Dari Dasar
Urutannya tak bisa dibalik. Tidak mungkin membangun kecerdasan di atas perut yang lapar. Tidak mungkin melahirkan produktivitas dari tubuh yang rapuh.
Studi The Lancet (2007) menunjukkan kekurangan gizi pada masa anak-anak memangkas lebih dari 20 persen potensi pendapatan saat dewasa. Food and Agriculture Organization menjelaskan bahwa negara yang membiarkan anak-anaknya kekurangan gizi kehilangan 2–3 persen dari masa depan ekonominya setiap tahun. Ini bukan sekadar masalah kesehatan, tetapi juga ancaman terhadap produktivitas nasional dan keberlanjutan masa depan bangsa.
Karena itu, pemerintah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dalam satu tahun telah menjangkau 36 juta penerima manfaat, mulai dari ibu hamil dan ibu menyusui, balita, siswa serta santri. Angka itu setara dengan memberi makan seluruh penduduk Arab Saudi setiap hari. Tentunya ini bukan sekadar konsumsi, tetapi Ini adalah investasi kecerdasan, kesehatan, dan daya saing generasi.
Hal serupa berlaku pada kesehatan. Studi global terhadap 137 negara berkembang menunjukkan bahwa dari 15,6 juta kematian setiap tahun, 8,6 juta di antaranya dapat dicegah melalui layanan kesehatan yang tepat dan deteksi dini (Kruk et al., 2018). Selain itu, beban penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes, dan jantung, terus meningkat dan mengancam produktivitas nasional. Menyikapi tantangan ini, pemerintah meluncurkan Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai langkah preventif berskala nasional, yang dalam tahun pertamanya telah menjangkau 43 juta warga, setara populasi Kanada.
Negara yang menunggu rakyat jatuh sakit akan selalu terbebani biaya dan kehilangan produktivitas. Negara yang melindungi sejak dini membangun daya tahan dan kemajuan. Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, memilih jalan yang kedua.
Kesetaraan ke keunggulan
Setelah gizi dan kesehatan diperkuat, pembangunan manusia naik ke tahap berikutnya, pendidikan yang adil. Kesempatan belajar tidak boleh lagi ditentukan oleh nasib lahir. Itulah semangat Sekolah Rakyat, sekolah berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin (Desil 1–2). Negara hadir memberi hak yang adil. Jika anak orang kaya boleh bermimpi tinggi, begitu pula anak dari keluarga miskin.
Hari ini, 166 Sekolah Rakyat telah beroperasi dengan 15.945 siswa yang sepenuhnya dibiayai negara, mulai dari pendidikan, makan bergizi, kesehatan, asrama, hingga pembinaan karakter. Di sinilah upaya negara memutus rantai kemiskinan antargenerasi, melalui pendidikan.
Hanya saja, upaya itu belum cukup. Indonesia Emas 2045 membutuhkan generasi yang unggul dalam sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM). Kita memerlukan ilmuwan, insinyur, pakar kecerdasan buatan, dan pemimpin riset yang mampu membawa Indonesia bersaing di tingkat global.
Karena itu Sekolah Garuda dimulai sebagai pendidikan berbasis meritokrasi yang menyiapkan talenta terbaik bangsa di bidang STEM dari Papua hingga Sumatra, dari pesisir hingga pedalaman, guna menembus perguruan tinggi dan pusat riset terbaik dunia. Pemerintah percaya bahwa Indonesia tidak kekurangan bakat. Peran negara adalah membuka kesempatan dan menyiapkan jalan agar mereka dapat tumbuh menjadi kekuatan bangsa.
Meskipun demikian, pembangunan manusia tidak berhenti di ruang kelas. Pendidikan tanpa akses pekerjaan hanya mencetak pengangguran berijazah. Karena itu, negara melanjutkan peranannya dalam fase transisi menuju dunia kerja melalui Program Magang Nasional.
Program ini bukan pengganti pekerjaan, tetapi jembatan produktif antara pendidikan dan kemandirian ekonomi. Dengan skema bermartabat, lulusan sekolah, vokasi, dan universitas mendapat kesempatan magang dengan standar gaji UMP, dibimbing langsung oleh pelaku industri, BUMN, dan usaha nasional. Program ini hadir untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri yang selama ini menjadi tantangan pembangunan nasional.
Manusia merdeka
Pembangunan manusia pada akhirnya bertujuan melahirkan rakyat yang mandiri, berdaya, sehat, cerdas, dan bermartabat. Itulah amanat konstitusi yang ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Karena itu negara tidak sedang membangun ketergantungan, tetapi membangun kemampuan rakyat untuk berdiri di atas kekuatan sendiri.
Presiden Prabowo Subianto menetapkan arah yang jelas, pembangunan manusia adalah fondasi utama transformasi bangsa. Satu tahun pertama pemerintahan difokuskan pada kerja-kerja mendasar yang menentukan masa depan republik, mulai dari pemenuhan gizi sebagai hak dasar anak bangsa, penguatan layanan kesehatan yang berkeadilan, pemerataan pendidikan sebagai tangga mobilitas sosial, hingga pembukaan jalan menuju kemandirian ekonomi rakyat.
Transformasi ini telah dimulai. Dan Indonesia sedang membangun kekuatan dari sumber dayanya yang utama, manusianya.(ANTARA)
Oleh Hamdan Hamedan, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah RI
