Amurang – Perubahan akan benar-benar akan diwujudkan tahun depan. Sistem birokrasi di Minahasa Selatan (Minsel) bakal dilakukan perombakan. Salah satunya pada penempatan jabatan dan penjenjangan karir. Sehingga akan ada kepastian karir yang didasari pada kinerja dan prestasi. Tidak lagi didasari atas kedekatan personal dengan kepala daerah yang mengabaikan kualitas.
Perubahan pada birokrasi ini menjadi visi dan misi pasangan Franky Donny Wongkar-Petra Yani Rembang (FDW-PYR) bila 9 Desember dipercaya oleh masyarakat memimpin Minsel. Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Honorer daerah juga mendapat perhatian dengan adanya kenaikan tunjangan. Sehingga dapat menambah motivasi kerja.
“Pada penjenjangan karir PNS berdasarkan basis kinerja. Sehingga promosi dan lainnya benar-benar profesional, tidak dikaitkan dengan kedekatan individu. Dalam artian tidak ada yang namanya dekat api, agar ada kepastian. Kenapa ini penting? Agar terjadi kompetisi kerja atau prestasi yang berujung primanya jalan pemerintahan. Kesejahteraan juga menjadi bagian perubahan, sehingga tidak ada anak emas dan tentu tetap berlandaskan aturan,” jelas Wongkar.
Dia juga menyebutkan birokrasi di Minsel akan mendekatkan diri dengan masyarakat. Terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Sebagai contoh pengurusan administrasi kependudukan. Seperti perekaman KTP dan KK akan dilaksanakan di Kecamatan, kecuali pencetakan.
“Pemerintahan berikut akan memangkas birokrasi agar lebih dekat dan cepat. Pemangkasan juga dilakukan untuk menghilangkan peluang terjadi Pungli. Ini sudah menjadi janji kami. Sehingga kedepan tidak ada lagi masyarakat mengeluh atas pelayanan yang lambat dan lama. Kami benar-benar membawa pemerintahan di Minsel dekat dengan masyarakat. Sedangkan bagi PNS dan honorer akan diterapkan reward dan punishment,” kunci Wongkar yang juga terkenal sebagai pejuang hukum di Sulut saat memimpin Lembaga Bantuan Hukum (LBH).(nov)
