Barometer.co.id-Amurang. Wakil Bupati Minahasa Selatan, Brigjen TNI Purn Theodorus Kawatu SIP menegaskan bahwa penanganan stunting masih menjadi isu prioritas yang harus ditangani secara serius dan berkelanjutan oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah desa dan kelurahan.
keberhasilan program penurunan stunting sangat bergantung pada peran aktif pemerintah di tingkat paling bawah, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Pemerintah desa dan kelurahan harus mengambil peran strategis untuk memastikan masyarakat, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, secara rutin datang ke Posyandu. Posyandu adalah garda terdepan dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting,” tegas Wakil Bupati.
Wakil Bupati juga mengingatkan bahwa stunting bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi menyangkut kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui pemantauan pertumbuhan balita, pemberian gizi yang tepat, imunisasi, serta edukasi kepada orang tua.
“Pemerintah desa dan kelurahan untuk memaksimalkan peran kader Posyandu, kader PKK, serta melibatkan tokoh masyarakat dalam mengedukasi dan mengajak warga agar aktif memanfaatkan layanan Posyandu,” kata Wabup Theodorus Kawatu.
“Tidak cukup hanya dengan program di atas kertas. Yang dibutuhkan adalah kehadiran nyata masyarakat di Posyandu. Di situlah data kesehatan anak dipantau, intervensi dilakukan, dan pencegahan stunting benar-benar berjalan,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berkomitmen untuk terus mendorong sinergi lintas sektor, mulai dari perangkat daerah, pemerintah desa dan kelurahan, hingga masyarakat, guna menurunkan angka stunting secara signifikan dan berkelanjutan.
Dengan keterlibatan aktif seluruh pihak, Wakil Bupati optimistis upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Minahasa Selatan dapat berjalan lebih efektif demi mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas.(*/dni)
