Barometer.co.id-Amurang.Wakil Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Franky Donny Wongkar (FDW) membuka pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di lantai 4 Kantor Bupati pada Kamis (28/01). Kegiatan ini dihadiri oleh elemen pemerintahan dan kemasyakatan serta konsultan. Diharapkan kegiatan ini dapat memberi output, benefit dan impact guna kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati menyampaian program-program kedepan jangan lagi terjadi tumpang tindih. Harus sinergis tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Karenanya harus memperhatikan skala prioritas, harmonisasi dengan program pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun program Corporate Social Responcibility (CSR) oleh dunia usaha.
Lanjut Wongkar menyampaikan pada pemerintahan Minsel memiliki prioritas pembangunan untuk rancangan awal RKPD Minsel tahunn2022. Skala prioritas yang dimaksud ada 12 butir. Diantaranya pengembangan sarana pendidikan.
“Pada bidang pendidikan kita berupaya menekan angka putus sekolah, mendorong angka melanjutkan sekolah serta memperkuat kompetensi guru dan penguatan pendidikan non formal. Sedang dibidang kesehatan dengan menanggulangi covid-19, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan serts jaminan kesehatsn bagi masyarakat,” papar Wongkar.
Pemerintah juga akan mendorong pemberdayaan perempuan dan perlindungam anak. Pentingnya perlindungan karena perempuan dan anak merupakan bagian penting serta memberi kontribusi bagi pembangunan daerah.
“Pada bidang fisik dengan peningkatan infrastruktur dasar, jalan dan jembatan, air bersih dan sanitasi. Kedepan pembangunan akan lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pemilik anggaran,” ungkapnya.
Pada skala prioritas penyelenggaran tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berewibawa. Dengan demikian dapat memberikan jaminan keamanan, ketertiban, kenyamanan hidup dan kemudahan berusaha pada masyarakat.
“Penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan rumah layak huni, bantuan bagi lansia, pemberian insentif bagi tokoh agama serta dana duka. Namun lebih penting lagi kita akan melakukan penguatan-penguatan ekonimi serta pemerataan infrastruktur untuk pembangunan berkualitas,” terang Wongkar.(nov)
