Barometer.co.id – Amurang
Pernyataan keras disampaikan oleh Legislator Minsel, Robby Sangkoy menyangkut pelayanan di Bank SulutGo. Menurutnya bank plat merah tersebut tidak siap menjadi mitra kerja pemerintah daerah. Pasalnya saat ini lalu lintas keuangan Pemkab Minsel macet. Akibatnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) menumpuk tidak terproses di akhir tahun dan serapan anggaran APBD 2022 terhalang.

“Pemkab Minsel perlu melakukan evaluasi lagi memberikan kerjasama dengan Bank SulutGo. Ini dikarenakan masuk laporan proses pencairan SP2D mengalami gangguan. Padahal saat ini akhir tahun, dimana banyak pencairan anggaran. Dampaknya pasti, terancam ada yang tidak terproses,” jelas Sangkoy.

Dia lalu menyarankan Pemkab tidak bekerjasama secara tunggal dengan Bank Sulut. Ada bank-bank milik pemerintah yang masih lebih nyaman untuk digandeng. Sehingga bila terjadi gangguan seperti sekarang, masih ada yang dapat mem-back up.

“Selama ini Bank Sulut Go telah melakukan monopoli mengelola anggaran di Pemkab Minsel. Tapi nyatanya tidak mampu dan pelayanan di Pemkab menjadi ikut terganggu. Serapan anggaran yang menjadi salah satu patokan kinerha jelas terhalang. Banyak yang menyalahkan kepala SKPD dan Dinas Keuangan, padahal murni kesalahan dari Bank SulutGo,” paparnya.

Politisi dari Golkar ini juga lebih menyarakan untuk tidak melakukan kerjasama lagi bersama Bank SulutGo. “Kita sudah ketahui bersama Bank SulutGo itu hidup berkat sumbangsih dari PNS (Pegawai Negeri Sipil, red). Tapi kenyataannya mereka seringkali memberatkan. Lebih baik gunakan bank yang lebih profesional,” tandasnya.(jim)