HLM TPID dan TP2DD se-Sulut: Pertumbuhan Ekonomi Stabil dan Inflasi Terjaga Berkat Kolaborasi Seluruh Stakeholders

Barometer.co.id-Minahasa Utara. Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) kembali menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) serta showcasing Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). HLM dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Utara dengan mengundang berbagai stakeholders yaitu perwakilan instansi dan lembaga pemerintah, serta perbankan, Selasa (10/12/24).

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Renold Asri menyampaikan pada tahun 2024, perekonomian Sulut diprakirakan akan tumbuh lebih baik dengan kisaran 5,5-6,0%. Pertumbuhan yang stabil tersebut didukung dengan prakiraan realisasi inflasi yang tetap berada dalam sasaran nasional 2,5%±1 %.

Capaian pertumbuhan ekonomi Sulut yang baik dan kestabilan harga merupakan hasil dari kerja keras, sinergi, dan kolaborasi erat yang telah dijalin oleh seluruh stakeholders, baik dalam kerangka Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Lebih lanjut, pada tahun 2025, perekonomian Sulut masih akan tetap tumbuh dengan inflasi yang diprakirakan semakin melandai.

Melanjutkan sinergi dan kerja sama pada tahun 2024, Renold Asri dalam pemaparannya menyampaikan agar Pemda Sulut bersama seluruh stakeholders dapat terus menjaga semangat dan menjalin kolaborasi sehingga 2025 menjadi tahun yang gemilang bagi perekonomian Sulut.

Beberapa upaya yang dapat diperkuat diantaranya dengan mengoptimalkan belanja daerah untuk mendorong pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi demi kesejahteraan masyarakat dan memperkuat koordinasi melalui TPID, TP2DD, serta upaya inovatif Iainnya.

Pada rangkaian HLM tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, June E. Silangen menyampaikan tujuan digitalisasi adalah untuk efisiensi dan kecepatan dalam proses penerimaan pendapatan daerah, transparan dan akuntabel untuk monitoring dan evaluasi yang lebih baik. Lalu, peningkatan transparansi melalui sistem digital yang dapat menyediakan audit trail yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta peningkatan layanan kepada masyarakat dalam melakukan pembayaran secara lebih mudah dan nyaman.

Pada tahun 2024 (s.d. Oktober), pajak daerah Sulut yang terdiri dari PKB sudah terealisasi sebesar Rp333,02 miliar melalui semi digital 84,58% dan digital 15,42%. BBNKB sudah teralisasi sebesar Rp225,89 miliar melalui digital 100%, PBBKB sudah terealisasi sebesar Rp277 miliar melalui digital 100%, PAP sudah terealisasi sebesar Rp4,26 miliar melalui semi digital 94,06% dan digital 5,94%, dan PR sudah terealisasi sebesar Rpl 60,78 miliar melalui digital 100%.

Berikutnya, retribusi daerah Sulut yang terdiri dari Jasa Umum sudah terealisasi sebesar Rp147,53 miliar melalui semi digital 3,20 0/0 dan digital 96,80 0/0, Jasa Usaha sudah terealisasi sebesar Rp3,21 miliar melalui tunai 1 4,63 0/0, semi digital 85,1 1 0/0, dan digital 0,26%, dan Perijinan Tertentu sudah terealisasi sebesar Rp149,29 juta melalui semi digital 17,59% dan digital 82,41 %.

Pada tingkat kabupaten/kota, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Manado, Atto M. Bulo menyampaikan langkah-langkah menjadikan Manado Kota Digital Tahun 2025. Hal tersebut akan dicapai dengan melakukan beberapa hall yaitu:

1) menghilangkan penerimaan tunai,
2) menerapkan teknologi informasi pajak,
3) menerapkan pembayaran online,
4) revisi nilai bumi dan bangunan PBB,
5) menerapkan e-SPPT,
6) menerapkan teknologi informasi khusus WP,
7) penerimaan retribusi dengan kanal QRIS, dan kanal penerimaan e-commerce.

Dalam rangka implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), Pemerintah Kota Manado telah mengadakan kerjasama pembayaran pajak daerah dengan BSG, Pos Indonesia, Indomaret, Alfamart, BCA, Mandiri, dan Tokopedia. Semua langkah kerjasama tersebut dilakukan demi terwujudnya ETPD dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan diharapkan akan meningkatkan PAD Kota Manado.

Dari Sisi pengendalian inflasi, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Reza A. W. Dotulung menyampaikan kegiatan pengendalian inflasi di Sulut ditopang dengan alokasi dalam APBD sebesar Rp114 miliar yang tersebar di APBD Provinsi dan 1 5 Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara.

Hingga November 2024 telah dilakukan 645 GPM, 28 Operasi Pasar, dan 7 Kerja Sama Antar Daerah pada Provinsi Sulawesi Utara dan 1 5 Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara. Capaian pengendalian inflasi Sulut Januari s.d. November 2024 juga terkendali, berada pada angka 0,51 % (ytd) dan terendah kelima secara nasional.

Hal ini tidak terlepas dari kolaborasi pengendalian inflasi dalam TPID Sulut dengan Bank Indonesia melalui GNPIP, di mana di dalamnya terdapat pelaksanaan GPM, HLM, capacity building, komunikasi kebijakan bijak berbelanja, penerapan Good Agriculture Practice, dan fasilitasi distribusi pangan.

“Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut pada akhirnya mampu mengendalikan inflasi di Sulawesi Utara dan perlu dipertahankan di tahun-tahun mendatang. Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah juga perlu terus didorong untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan PAD Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Sulawesi Utara,” kata Dotulung.

Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Novly G. Wowiling selaku perwakilan TPID Kabupaten/Kota menyampaikan upaya pengendalian inflasi yang telah dilakukan oleh TPID Minahasa Utara adalah Gerakan Pangan Murah bersubsidi yang telah dilakukan di 10 kecamatan yang difasilitasi oleh Dinas Pangan, Rica Mapalus yang difasilitasi oleh Dinas Pertanian dan BUMD PUD Klabat yang berkolaborasi dengan petani champion binaan Bank Indonesia dan Dinas Pertanian, Pasar Murah bersubsidi dan Kios Inflasi yang difasilitasi oleh Dinas Perdagangan.

“Selain itu, Minahasa Utara pun sedang mempersiapkan roadmap pengendalian inflasi 2025-2027, yang di dalamnya telah direncanakan dukungan Ketersediaan Pasokan akan dilakukan peningkatan luas tanaman pangan dan hortikultura, penyaluran bibit, sarana, dan prasarana untuk pertanian, peternakan dan perikanan, pengembangan lumbung pangan, dan penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP),” kata Wowiling.

Kegiatan ditutup dengan pelaksanaan showcasing GNPIP yang terdiri atas:

1. Penandatanganan Kerja sama Antar Daerah Government to Government (G-to-G) untuk komoditas hortikultura antara Kabupaten Minahasa Utara dengan Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa Utara dengan Kabupaten Minahasa Selatan

2. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama terkait Pajak Opsen Daerah antara Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara (yang diwakilkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara) dengan Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

3. Penyerahan bantuan berupa alat dan mesin pertanian (Alsintan) dan sarana produksi pertanian (Saprotan) kepada empat kelompok tani, yaitu: 1) Pokłan Muda Kinamang dari Kabupaten Minahasa dengan komoditas cabai merah dan cabai rawit; 2) Pokłan Palemboyan dari Kabupaten Minahasa dengan komoditas cabai merah dan tomat; 3) Pokłan Wanita Tani Maju Bersama dari Kabupaten Minahasa Selatan dengan komoditas cabai rawit; dan 4) Pokłan Kelelondey Sejahtera dari Kabupaten Minahasa dengan komditas cabai merah dan tomat.

4. Launching Kartu Kredit Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang diserahkan oleh Direktur Operasional BSG kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

5. Launching iklan bijak belanja di media sosial dengan menggandeng influencer ternama yang akan diteruskan oleh seluruh TPID Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-SuIawesi Utara kepada Masyarakat untuk tetap bijak belanja dan tidak perlu melakukan panic buying.(jou)