Barometer.co.id-Manado. Target realisasi investasi di Sulawesi Utara pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp9,5 Triliun. Dan pada triwulan I 2025, realisasi investasi telah mencapai Rp3 triliun, atau 33% dari target.
Data yang dirilis Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sulawesi Utara dalam buku Laporan Perekonomian Sulawesi Utara edisi Mei 2025 menyebutkan, angka tersebut tumbuh 0,96% secara year on year (yoy), melambat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,48%.
“Kinerja realisasi investasi swasta yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami peningkatan di tengah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mengalami perlambatan pada triwulan laporan,” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Joko Supratikto.
KPwBI Sulut yang mengambil data dari BKPM menyebutkan, realisasi investasi dari PMA di Sulawesi Utara pada triwulan I 2025 mengalami peningkatan 158,88% (yoy) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang turun sebesar 90,90% (yoy). Sementara PMDN mengalami pertumbuhan 14,71% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 31,64% (yoy).
PMA yang masuk ke Sulut paling besar dari negara Tiongkok sebesar Rp1 Triliun, kemudian berturut-turut, Singapura Rp417 Miliar, Hongkong Rp258 Miliar, Amerika Serikat Rp6,9 Miliar dan Italia Rp3,8 Miliar.
Dari total realisasi Rp3 triliun pada triwulan I 2025, terbesar di sektor Industri kertas dan percetakan sebesar Rp993M, kemudian Listrik, gas dan air Rp547 Miliar, Pertambangan Rp454 Miliar serta Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi Rp236 Miliar dan sektor Perumahan, kawasan industri dan perkantoran sebesar Rp221 miliar.
PMDN pada triwulan I 2025 terbesar pada Kota Manado sebesar Rp590 miliar atau 43%, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar Rp492 miliar atau 36%, Kabupaten Minahasa Utara sebesar Rp135 miliar atau 10%, Kota Bitung sebesar Rp43 miliar atau 3% dan Kota Kotamobagu sebesar Rp40 miliar atau 3%.
Sektor terbesar PMDN pada triwulan I 2025 adalah listrik, gas dan air sebesar Rp547 miliar atau 40%, pertambangan sebesar Rp295 miliar atau 22%, perumahan sebesar Rp221 miliar atau 16%, perdagangan sebesar Rp111 miliar atau 8%, dan jasa lainnya sebesar Rp51 miliar atau 4%.(jou)
