Barometer.co.id-Jakarta. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) memfokuskan penggunaan anggaran pada 2026 untuk tiga program prioritas, mulai dari pendamping desa, pencegahan stunting, hingga Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad).

Dari ketiga program tersebut, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria menyampaikan program pendamping desa membutuhkan anggaran Rp1,68 triliun, pencegahan stunting Rp17,86 miliar, dan program Tekad Rp196,26 miliar.

“Pendamping desa dengan target 35.000 orang anggaran sebesar RP1,68 triliun,” ucap pria yang akrab disapa Ariza itu, dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Ia mengatakan program Tekad ditargetkan dengan sasaran 1.110 kelompok masyarakat dan pencegahan stunting ditargetkan menyasar 10.000 desa.

Tekad salah satu program prioritas nasional yang bertujuan memberdayakan masyarakat desa agar mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang cepat, berkelanjutan, menciptakan, dan memperluas kesempatan ekonomi, serta memastikan akses yang lebih luas bagi semua lapisan masyarakat (inklusif) di Indonesia timur.

Program TEKAD diharapkan mampu meningkatkan tata kelola desa dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam yang didukung oleh teknologi tepat guna.

Dalam kesempatan yang sama, Wamendes Ariza telah menyampaikan bahwa pagu anggaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagaimana dimuat pada Nota Keuangan 2026 menjadi Rp2.504.226.052.000.

Pada Juli 2025, Kemendes diketahui mendapatkan pagu indikatif Rp1.591.750.630.000 dalam RAPBN 2026. Saat ini, kementerian tersebut mendapatkan tambahan anggaran Rp912.475.422.000.

Penambahan anggaran itu untuk sejumlah hal, seperti belanja pegawai, operasional, dan pendamping desa sehingga pagu anggaran dalam Nota Keuangan 2026 menjadi Rp2,504 triliun.

“Penambahan anggaran sebesar Rp912,47 miliar digunakan untuk alokasi belanja gaji sebesar Rp101,79 miliar, belanja operasional perkantoran sebesar Rp54,04 miliar, dan belanja pendamping desa sebesar Rp756,63 miliar,” ucap dia.(ANTARA)

Oleh Tri Meilani Ameliya
Editor : Maximianus Hari Atmoko