Barometer.co.id-Manado. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sulawesi Utara, Joko Supratikto menegaskan, inflasi yang terlalu rendah juga tidak baik bagi perekonomian. Untuk itu, pihaknya bersama tim terkait akan mengusahakan agar pada tahun 2026 ini, inflasi Sulawesi Utara berada di rentang sasaran nasional, yakni 2,5% +/-1% atau di antara 1,5% – 3,5%.
Diketahui, inflasi Sulawesi Utara pada tahun 2025 sebesar 1,23%, dan itu berada di bawah rentang sasaran 2,5% ± 1%. Bahkan pada tahun 2024, inflasi Sulawesi Utara lebih rendah lagi yakni hanya 0,44%.
“Inflasi yang rendah itu baik bagi perekonomian, sebab itu berarti tidak terjadi kenaikan harga yang tinggi. Tetapi jika inflasi terlalu rendah juga tidak baik.
Untuk itu, kami bersama TPID akan berusaha agar inflasi Sulawesi Utara tahun 2026 ini berada di rentang sasaran nasional,” kata Joko, Kamis (26/02/26).
Untuk menjaga agar inflasi terkendali, Joko mengatakan pihaknya bersama TPID Sulawesi Utara kembali akan menggelar sejumlah program, seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) dan juga Operasi Pasar.
“GPM akan kami lakukan melalui program 3 tepat, yaitu tepat waktu, tepat sasaran dan tepat lokasi. Jika di satu daerah terjadi kelangkaan bahan pangan yang dapat menyebabkan inflasi, maka GPM atau Operasi Pasar akan dilakukan di lokasi tersebut agar harga tidak melonjak,” jelas Joko.
Secara umum, Joko mengatakan pengendalian inflasi dilakukan melalui strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Untuk strategi yang pertama yaitu keterjangkauan harga, BI Sulut melakukan Operasional kios inflasi TPID Maju, Gerakan Pangan Murah dan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP).
Dan untuk K yang kedua yakni Ketersediaan pasokan, dilakukan melalui pengembangan UMKM Patua (Petani Unggulan Sulawesi Utara). Patua ini menanam komoditas pangan strategis, yaitu bawang, rica, tomat (barito), padi, jagung dan lainnya.
“Patua memproduksi komoditas pangan strategis tadi. Dampaknya adalah Peningkatan produktivitas petani, Stabilitas pasokan pangan strategis dan Harga pangan stabil. Dan outputnya adalah inflasi yang terjaga,” jelas Joko.
Dan ketiga yaitu Kelancaran Distribusi, dilakukan melalui sidak pasar dan juga Kerja Sama Antardaerah (KAD). Dalam melakukan sidak pasar ini, BI Sulut bersinergi dengan Pemprov Sulut dan Bulog dalam penyaluran beras SPHP. BI Sulut juga bersinergi dengan Pemprov Sulut, Dinas Ketahanan Pangan Sulut, Satgas Pangan, dan Bulog dalam melakukan sidak pasar dalam rangka pemantauan hargamenjelang periode Ramadhan.
“Sementara KAD merupakan upaya strategis dan sistematis untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan komoditas melalui distribusi dari daerah yang mengalami surplus ke daerah yang mengalami defisit,” ujar Joko.
Terakhir adalah Komunikasi yang efektif, yaitu melakukan High Level Meeting (HLM) serta Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda). “HLM adalah forum strategis tingkat pimpinan daerah untuk memperkuat komitmen, menetapkan arah kebijakan, serta memastikan sinergi pengendalian inflasi lintas sektor,” kata Joko.
Sedangkan Rakorda, merupakan forum operasional untuk menyelaraskan program dan rencana aksi pengendalian inflasi antar kabupaten/kota. Rakorda bertujuan untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif di lapangan, memperkuat pertukaran data dan informasi, serta mempercepat tindak lanjut atas dinamika harga komoditas.(jou)
