Barometer.co.id-Kotamobagu. Kota Kotamobagu merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Utara yang menjadi perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi. Untuk itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulawesi Utara terus melakukan mitigasi potensi terjadinya inflasi maupun strategi untuk menjaga agar inflasi di daerah tersebut tekendali menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yakni Natal dan Tahun Baru.

Pada High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kotamobagu yang digelar BI Sulut bersama Pemkot Kotamobagu, dipaparkan potensi penyebab terjadinya inflasi di sana. Selain itu, BI Sulut juga memaparkan strategi pengendalian inflasi melalui program 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi yang Efektif.

Deputi Kepala Perwakilan BI Sulut, Darmawan Hutabarat pada HLM TPID Kotamobagu menyampaikan, inflasi yang terjadi di Kota Kotamobagu pada bulan Oktober 2026 telah menembus angka kritis 7,05% (year on year/yoy), dengan laju bulanan 0,37% (mtm).

“Tekanan harga di Kota Kotamobagu yang menyebabkan inflasi, tidak terlepas dari kondisi iklim. Di mana berdasarkan rilis BMKG, El Nino tahun ini tergolong sangat kuat dan diprediksi bertahan hingga awal 2027. Musim Hujan di Kotamobagu diprakirakan terjadi mulai November dasarian 1, mundur satu dasarian dari normal. Sifat hujan normal, durasi lebih pendek dan puncak hujan pada Januari 2027,” kata Darmawan.

Ia mengatakan, dengan siklus panen cabai 3-4 bulan, tambahan pasokan dari penanaman November diperkirakan baru masuk pasar pada Februari hingga Maret 2027. Sementara itu, peningkatan hujan menjelang akhir tahun berpotensi memulihkan pengairan, yang berisiko menimbulkan penyakit tanaman, kerontokan bunga cabai dan tomat, serta banjir lokal.

Dari kondisi iklim tersebut, BI Sulut memetakan potensi komoditas penyumbang inflasi pada 2027. Tekanan inflasi pangan menurut Darmawan diprediksi akan terus berlanjut pada November 2026 hingga Februari 2027. Cabai merah dan rawit berisiko tinggi selama empat bulan berturut -turut, karena tanam September–Oktober gagal, bibit mati akibat hujan semu, dan bunga rontok saat puncak hujan.

Selanjutnya tomat dan sayuran berisiko tinggi pada November–Desember, lalu pulih lebih cepat karena siklusnya sekitar 2,5 bulan. Beras berisiko tinggi pada masa paceklik Januari –Februari di tengah stok yang tipis. Risiko diperkirakan mereda saat panen raya Maret –Mei 2027.

Menjawab risiko tersebut, Darmawan mengatakan pengendalian inflasi Kotamobagu perlu dilakukan secara sinergis melalui penguatan 4K.

“Pertama adalah Keterjangkauan Harga. GPM dan operasi pasar perlu dilaksanakan secara tepat waktu, tepat komoditas, dan tepat lokasi, dengan prioritas cabai rawit, tomat, dan beras, termasuk optimalisasi SPHP Bulog dan Kios Pengendalian Inflasi. Kedua Ketersediaan Pasokan. Penguatan KAD dengan sentra produksi Bolmong Raya dan wilayah lainnya, rehabilitasi irigasi, optimalisasi lahan, serta perluasan teknologi PM -AAS dan kerja sama BMKG/BRMP untuk mitigasi iklim,” jelasnya.

Selanjutnya K yang ketiga, Kelancaran Distribusi, yaitu memprioritaskan pemeliharaan jalan koridor pangan, penataan akses dan bongkar muat Pasar 23 Maret, serta pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan untuk mengurangi hambatan logistik.

Serta keempat, Komunikasi Efektif: “Publikasi perkembangan stok dan harga pangan untuk menjaga ekspektasi masyarakat, disertai perluasan gerakan menanam, edukasi belanja bijak, dan diversifikasi pangan,” ujar Darmawan.
Dengan melakukan program 4K diharapkan inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru dapat terkendali.(jou)