Barometer.co.id-Tondano. Pemerintah Kabupaten Minahasa dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Rabu (16/7/2025).
Kegiatan TPID yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Minahasa, dihadiri Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Joko Supratikto, Bupati Kabupaten Minahasa, Robby Dondokambey, Kepala Perum Bulog Sulutgo Erwin Tora dan Deputi Kepala Perwakilan BI Sulut, Renold Asri.
Bupati Kabupaten Minahasa, Robby Dondokambey menyampaikan, kegiatan TPID yang dirangkaikan dengan penandatanganan business to business antara pelaku usaha dari Minahasa dan Bolmong menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi kebijakan daerah dalam pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi, serta memperluas kolaborasi usaha antarwilayah di Sulut.
“Isu inflasi bukan lagi menjadi masalah sektoral semata, melainkan persoalan multidimensional yang erat kaitannya dengan daya beli masyarakat, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi,” kata Bupati Dondokambey.
Kata dia, TPID hadir sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pengendalian inflasi di Daerah.
“Kami di Minahasa telah melaksanakan empat dari enam upaya konkret dalam pengendalian inflasi sesuai dengan arahan Kemendagri antara lain pelaksanaan operasi pasar, sidak pasar, kerjasama antardaerah, serta gerakan menanam dalam melibatkan masyarakat,” ujar Dondokambey.
Lanjutnya, masih ada dua upaya lain yang belum dilaksanakan yaitu pemberian bantuan subsidi transportasi yang bersumber dari APBD dan penggunaan belanja tidak terduga.
“Kedepan kerja TPID tidak cukup hanya menjaga stabilitas harga tetapi juga harus menjadi motor penggerak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sinergi kebijakan fiskal, distribusi dan investasi,” katanya.
Ia mengatakan, berdasarkan data Pemkab Minahasa, indeks perkembangan harga Kabupaten Minahasa pada minggu kedua bulan Juli 2025 tercatat sebesar 0,58% dengan komoditas penyumbang kenaikan utama yaitu cabai rawit, beras dan Bawang Merah. Untuk itu ditegaskannya, agar TPID Minahasa memberikan atensi penuh dengan upaya ekstra dalam mengambil langkah untuk pengendalian harga pangan.
“Kegiatan ini bukan hanya rutinitas formal namun momentum penting dalam mempererat sinergi kebijakan daerah dalam pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi, serta memperluas kolaborasi usaha antarwilayah di Sulawesi Utara,” ujar bupati.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Joko Supratikto menjelaskan, TPID ini adalah salah satu komunikasi yang efektif bagi seluruh pihak akan kondisi inflasi atau kondisi stok harga komuditas dan harga tertentu yang mengalami kenaikkan atau penurunan.
“Kerjasama antardaerah juga terjadi di sini agar saling menguntungkan,” kata Supratikto.
Ia melanjutkan, perkembangan inflasi di Sulawesi Utara pada Juni 2025 sebesar 1,71% (yoy), 1,85% (ytd) dan 0,64% (mtm) dengan lima top komuditas andil inflasi Sulut yakni beras 0,31%, cabai rawit 0,26%, bawang merah 0,19%, angkutan udara 0,12% dan lemon 0,03%.
Sedangkan lima komoditas andil deflasi di Sulut yakni daging babi -0,14%, ikan malalugis -0,05%, cabai merah -0,03%, bawang putih -0,03% dan ikan kembung -0,02%.
Ia mengatakan, saat ini beras memang menjadi pendorong utama laju inflasi akibat kendala dalam pengeringan gabah karena curah hujan yang tinggi.
“Evaluasi pengendalian inflasi sinergi TPID Minahasa dan BI Sulut terus dilakukan hingga saat ini, seperti sinergi gerakan pangan murah, bantuan pupuk dan lainnya,” ujar Supratikto.
Kerjasama antardaerah menurutnya merupakan upaya strategis dan sistematis untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan komoditas melalui distribusi dari daerah yang mengalami surplus ke daerah yang mengalami defisit.
“Untuk kontribusi PATUA dalam penguatan ketahanan pangan Minahasa sangatlah membantu, dimana pengembangan kapasitas SDM untuk peningkatan produktivitas pertanian dan ketersediaan pasokan terus dilakukan,” jelas Supratikto.
Pengembangan UMKM Patua lanjutnya, yaitu untuk peningkatan produktivitas petani, stabilitas pasokan pangan stategis dan harga pangan stabil. Di Sulut sejak Tahun 2020 sampai 2024 terdapat 185 UMKM binaan BI Sulut yang terdiri atas 114 wirausaha dan 71 petani.
Untuk menjamin ketersediaan beras dan menstabilkan harganya maka telah dilakukan Gerakan Pangan Murah oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota terutama di Minahasa yang telah dilakukan pada Rabu (16/07/2025) pagi.
“Kami akan terus berupaya memantau dan menjaga pasokan bahan pokok, menstabilkan harga, serta memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” katanya.(*/jou)
