Barometer.co.id-Manado. Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Utara menyelenggarakan BI BASUARA X BACIRITA APBN 2025 dengan tema “Sinergi Mewujudkan Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan” sebagai upaya bersama untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Sulut melalui dukungan kebijakan moneter dan fiskal.
Kegiatan dihadiri oleh Daniel Mewengkang, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulut yang mewakili Gubernur Sulawesi Utara, Joko Supratikto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulut, Hari Utomo, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulut, serta menghadirkan Adrian Maulana, CEO Finance&, sebagai narasumber perencanaan keuangan menjadi pengusaha sukses.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulut menekankan pentingnya sinergi kebijakan moneter dan fiskal dalam mewujudkan visi “Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”. Beliau mengapresiasi kerjasama Bank Indonesia dan Ditjen Perbendaharaan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara sehingga secara historis cenderung di atas nasional dengan pencapaian tahun 2024 sebesar 5,39% dengan disertai tingkat inflasi yang terkendali dan angka kemiskinan yang menurun.
Gubernur juga menyoroti arah pembangunan berbasis 8 misi dan 17 program prioritas termasuk pembangunan infrastruktur transportasi, pengembangan food estate, smart tourism, UMKM, serta pembangunan logistics hub yang mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan Likupang.
Joko Supratikto menyampaikan bahwa kinerja perekonomian Sulut mencatatkan pertumbuhan yang sangat baik, terutama didorong penguatan industri pengolahan khususnya kelapa dan perikanan tangkap. Hal ini juga didukung oleh inflasi Sulut yang diperkirakan masih terjaga pada rentang target nasional sebesar 2,5%±1%.
Lebih lanjut, bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran Bank Indonesia diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan stabilitas. Sejalan dengan hal tersebut, Hari Utomo menyampaikan bahwa APBN dan APBD merupakan instrumen fiskal strategis untuk menggerakkan perekonomian daerah.
Dengan demikian, sinergi antara ekspansi likuiditas moneter dan makroprudensial longgar oleh BI yang disertai dengan akselerasi belanja Pemerintah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan merata.
Selanjutnya, Adrian Maulana mengingatkan pelaku usaha untuk tidak hanya memperhatikan tingkat profitabilitas saja, namun perlu menaruh perhatian secara khusus terkait kemampuan pengelolaan arus kas (cashflow). Keberhasilan mempertahankan arus kas operasional secara positif mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan dan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.
Melalui kegiatan ini para akademisi, perangkat daerah, wartawan, perbankan, dan pelaku usaha diharapkan memperoleh berbagai informasi yang akurat tentang kebijakan terkini dan mendapatkan nilai tambah terhadap upaya pengelolaan keuangan perusahaan sehingga tercipta berbagai peluang bisnis baru yang sehat. Upaya ini diharapkan dapat menjadi modal untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Sulut.(jou)
