Barometer.co.id-Manado. Kebijakan pemerintah dalam mengembangkan energi listrik, termasuk di dalamnya Energi Baru Terbarukan (EBT) dinilai sudah berada di jalur yang tepat. Hal ini terungkap dalam diskusi dengan tema “Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran dari Sudut Pandang Energi” di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (19/11/2025).
Pakar energi dan dosen Universitas Sam Ratulangi Manado, Reynaldo Joshua Salaki menilai pemerintah telah berada pada jalur kebijakan yang tepat dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Ia mengatakan target bauran EBT nasional sebesar 25 persen pada 2025 memang cukup menantang, namun menurutnya pemerintah sudah mengarahkan kebijakan sesuai rencana jangka panjang.
“Kalau dibilang, ya menuju ke sana. Kebetulan bulan lalu ada kunjungan dari Direktur PLN pusat ke Universitas Sam Ratulangi. Kami melihat beberapa rencana kerja, termasuk pemasangan energi listrik untuk daerah terluar dan pulau-pulau. Salah satunya untuk melepas ketergantungan terhadap pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya,” ujar Reynaldo.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia, khusus Sulawesi Utara menyimpan berbagai potensi sumber daya EBT. Hal ini juga menjadi salah satu daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di wilayah Sulut. Reynaldo mencontohkan ada investor dari Korea Selatan yang ingin berinvestasi di Indonesia dengan skema pembangunan infrastruktur melalui kesepakatan kontrak. Setelah infrastruktur selesai, dalam jangka waktu tertentu ketika produksi energi telah selesai, seluruh fasilitas akan diberikan kepada pemerintah Indonesia.
“Ini menunjukkan potensi energi di Indonesia sangat besar. Tidak usah jauh, di Sulawesi Utara, daerah Likupang sudah memiliki solar power yang cukup besar karena curah matahari yang tinggi. Kita belum mengeksplor daerah-daerah lain yang potensinya juga banyak, bukan hanya solar power tapi juga hydro dan lainnya,” kata dia.
Sementara itu, pakar ekonomi Universitas Negeri Manado, Dr. Robert R. Winerungan menilai kebijakan pemerintah mendorong biofuel, etanol, hingga perluasan infrastruktur listrik desa merupakan strategi ekonomi yang selaras dengan kebutuhan transisi energi. Ia menilai pengembangan EBT juga bakal menimbulkan efek domino terhadap ekonomi di masyarakat.
“Kalau harga itu cukup untuk biaya produksi dan memberi pendapatan yang layak, maka akan makin banyak orang yang jadi petani tebu, jagung, dan lainnya. Jadi pengangguran akan berkurang. Selama ini mereka sulit bekerja di sektor pertanian karena harga komoditas itu murah. Tapi kalau harga tebu, jagung, dan ubi bisa lebih tinggi daripada biaya produksi sehingga petani untung, maka banyak orang akan kembali ke pertanian. Ada fasilitas kebun dan lahan yang tersedia, sehingga sektor pertanian akan bangkit,” kata Robert.
Lebih lanjut, Robert menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur EBT memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Akan tetapi, ia menilai potensi EBT yang dimiliki Indonesia sangat banyak dan dapat memancing para investor untuk datang. Pemerintah, kata dia, harus mempermudah regulasi investasi dan insentif untuk mengundang investor.
“Banyak orang tertarik berinvestasi kalau itu menguntungkan. Artinya, pendapatan yang mereka dapatkan melebihi biaya. Tapi yang sering menjadi masalah adalah biaya operasional yang tidak kecil. Kalau biaya operasional bisa ditekan lewat regulasi yang baik, tentu investor akan masuk karena mereka melihat keuntungan,” kata dia.
Robert juga mengatakan, energi listrik merupakan jantung ekonomi. Suatu wilayah tidak akan maju jika tanpa energi listirk. “Untuk itu, yang perlu diperhatikan juga adalah listrik harus tersedia secara merata untuk semua masyarakat. Bukan hanya di kota, tetapi juga sampai di desa-desa,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, pakar komunikasi publik dari Universitas Sariputra Indonesia Tomohon, Apriles A. Mandome, menilai dukungan pemerintahan Prabowo-Gibran terhadap inovasi EBT sudah sangat baik. Bahkan, kata dia, Presiden Prabowo sudah membicarakan potensi EBT Indonesia di forum internasional.
“Presiden juga sudah melahirkan regulasi yang mendukung arah itu dan mengeluarkan roadmap. Tantangannya sekarang adalah bagaimana para menteri dan lembaga pusat maupun daerah mengimplementasikan kebijakan ini,” kata dia.
Robert menilai seluruh stakeholder energi di Indonesia harus mendorong capaian bauran EBT di Indonesia. Sebab menurut dia potensi energi hijau di Indonesia sangat banyak. EBT menurutnya juga merupakan sebuah keniscayaan karena dunia saat ini terus mengembangkan hal tersebut.
“Jika kita tidak bergerak ke arah EBT, kita akan tertinggal dan terus bergantung pada energi fosil, sementara negara lain sudah maju di EBT. Indonesia punya potensi besar-kekayaan alam dan demografi. Indonesia bisa menjadi pemain utama internasional jika mampu mengoptimalkan EBT,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah meresmikan sejumlah proyek EBT, diantaranya Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Wairara (128 kW) di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur dan PLTMH Anggi I (150 kW) serta Groundbreaking PLTMH Anggi II (500 kW) di Pegunungan Arfak Papua Barat.(*/jou)
