oleh

Miris, Warga Terkena Krisis Pemkab Minsel Malah Anggarkan Mobnas Bupati

Amurang – Turut merasakan krisis terhadap perekonomian masyarakat akibat dihantam Pendemi Covid-19, tampaknya tak nampak pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Minahasa Selatan (Minsel) 2021. Ini terlihat dengan adanya pencantuman belaja pengadaan mobil dinas (Mobnas) bupati.

Anggarannya tak tanggung-tanggung, mencapai Rp 1,3 miliar. Angka yang fantastis disaat diperlukannya anggaran bagi pemulihan ekonomi.
Rancangan yang disampaikan oleh Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Pemkab Minsel ini langsung saja mendapat respon keras oleh Komisi II DPRD Minsel. Mereka menolak dengan tegas pengadaan Mobnas baru bupati. Alasannya Mobnas Alpard yang ada sekarang masih terbilang baru, sehingga tidak perlu ada penggantian.


“Kami menilai pembelian Mobnas Bupati di tahun 2021 tidak urgen. Apalagi yang ada sekarang masih bagus dan setahu kami Kilometernya baru 20 ribu. Jadi belum layak untuk diganti dengan yang baru. Dari segi tahun pakai juga baru empat tahun. Makanya kami memutuskan menolak dianggaran pada tahun 2021 dan ini akan diteruskan sampai di Banggar,” terang anggota Komisi II Michael Sengkey.


Dia juga mempertanyakan besaran anggaran yakni Rp 1,3 miliar. Menurutnya harga Mobil Toyota Alpard seperti yang digunakan bupati saat ini sekitar Rp 1 miliar. Sehingga ada up harga kurang lebih Rp 300 juta. “Kami juga sempat mempertanyakan hal ini, kenapa terlalu berlebihan? Ini juga menjadi salah satu alasan adanya penolakan. Anggarannya terlalu berlebihan, jauh di atas pasaran,” terangnya.


Nada keras juga disampaikan oleh Sekretaris Komisi II, Jaclyn Koloay. Dia menduga dianggarakannya Mobnas di 2021 agar Mobnas lama dapat dilepas atau Dem. “Pertama Mobnas ini belum lima tahun. Selain itu juga tidak ada aturan kalau sudah lima tahun kemudian wajib di Dem. Selama masih dapat digunakan yang lama, kenapa harus diganti. Jangan dipaksakan, anggaran itu jauh lebih baik diberikan pada masyaramat. Saya minta jangan manfaatkan anggaran negara untuk kepentingan pribadi. Anggaran tersebut Dapat dialihkan ke Jamkesda, beasiswa atau lainnya yang lebih bermanfaat,”tegasnya.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ketua Komisi II Jacky Singal. Menurutnya anggaran pengadaan Mobnas Bupati lebih dialihkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. “Kan masih layak, untuk jenis Mobnas yang ada sekarang jarak 10 ribu Kilometer saja masih bagus. Kita tunda saja dululah pengadaan-pengadaan yang belum mendesak dan Mobnas bukan kebutuhan mendesak,” ungkapnya.


Sedangkan anggota lainnya, Andies Rumondor lebih setuju anggaran dapat dialihkan. “Lebih baik dimasukkan untuk pokir (pokok pikiran, red) DPRD. Sebab Pokir ditujukan bagi pembangunan infrastruktur dan lainnya sesuai kepentingan masyarakat. Prinsipnya anggaran harus lebih mengena kemasyarakat,” tekannya.(nov)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed