oleh

Percepatan Vaksinasi Minsel Berbuah Manis

Barometer.co.id – Amurang.
Keberhasilan program percepatan vaksinasi Covid-19 dan kampanye protokol kesehatan yang digeber Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Franky Donny Wongkar (FDW) mulai tampak. Setelah sempat naik masuk pada level III Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), kini Minsel turun menjadi level I.

Turunnya level ini tertuang pada Instruksi Mendagri nomor 61 tahun 2021. Minsel menjadi satu dari delapan kabupaten/kota di Provinsi Sulut yang level PPKM-nya diturunkan menjadi I. Ini tidak lepas dari keberhasilan upaya 3T atau Testing (tes Covid), Tracing (penelusuran kontak erat) dan Treatment (perawatan).

Keberhasilan Minsel masuk pada level I disampaikan oleh Bupati tidak lepas dari kerjasama seluruh pihak. Dia mengapresiasi tenaga kesehatan (Nakes) yang kerja keras menjangkau warga untuk vaksinasi Covid.

“Keberhasilan ini tentu tidak lepas kerja semua pihak. Karenanya saya apresiasi kerja dari Nakes, kecamatan, kelurahan, desa dan juga khusus pada Kepolisian dan TNI yang telah turut membantu. Nah saya berharap kerja keras ini masih dilanjutkan karena kita belum selesai,” ujar Bupati.

Dia juga memberi penghargaan setinggi-tingginya masyarakat yang merespon himbauan dan ikut mensukseskan program pemerintah. Tanpa respon masyarakat, pastinya sulit program pemerintan berjalan.

“Saya berharap kita semua dapat mempertahankan kerja yang kita lakukan. Terutama dalam upaya mencapai herd immunity yang didapat dari vaksinasi. Kita targetkan sampai minggu kedua Desember kita dapat minimal 75 persen warga telah divaksin. Partisipasi masyarakat tentu sangat diharapkan,” papar Wongkar.

Sesuai data per 21 November 2021 terjadi penambahan yang signifikan program percepatan vaksinasi Covid-19. Disampaikan Kabid Dinkes Minsel dr Tonny Rawis, pada data manual dosis 1 sudah mencapai 73, 74% warga sasaran sudah divaksin. Untuk dosis 2 capaiannya 40,88%.

“Memang ada perbedaan data dengan KPCPEN, dimana pada dosis 1 baru 57,07% dan dosis 2 capai 30,38%. Tapi data asli atau real ada di data manual. Perbedaan terjadi karena ada kendapa data kependudukan. Sehingga tidak semua warga yang telah menerima vaksin masuk dI KPCPEN, sebab mereka menggunakan basis ID kependudukan. Sedangkan ID kependudukan banyak bermasalah,” tukas Rawis.(jim)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed