Barometer.co.id-Jakarta. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khusus pangan guna menjaga daya beli masyarakat, memastikan pasokan pangan yang terjangkau, serta mengendalikan inflasi.
“Subsidi pangan yang disiapkan melalui skema APBD sangat penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan juga pengendalian inflasi,” kata Arief pada Rapat Koordinasi dalam rangka Menjaga Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Pasca-Idul Fitri 1446 Hijriah yang diselenggarakan Bapanas secara daring, di Jakarta, Kamis.
Di mengajak kepala daerah di seluruh Indonesia untuk mempersiapkan subsidi pangan dalam rangka menjaga harga bahan pangan pokok. Apalagi, pihaknya sebelumnya telah menggelar gerakan pangan murah (GPM).
“Saya berharap teman-teman bupati bisa memiliki atau mempersiapkan APBD khusus pangan agar gerakan pangan murah yang sudah kita lakukan ini bisa dirasakan masyarakat luas,” ujar Arief.
Dia mencontohkan daerah yang telah mengalokasikan APBD khusus pangan yakni Provinsi Jawa Tengah. Bahkan Arief mengaku telah melaporkan hal itu kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar provinsi tersebut bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.
“Jadi bersama gubernur dan 35 kabupaten/lota se-Jawa Tengah teman-teman di daerah ini punya APBD untuk subsidi pangan. Pada waktu itu Pak Menko (Pangan) sendiri berkenan memimpin rapat dan ini tentunya bisa disampaikan kepada seluruh wilayah di Indonesia,” kata Arief.
Ia menjelaskan bahwa dalam GPM yang diselenggarakan Jawa Tengah pada saat momentum Ramadhan 2025, pemda setempat memberikan subsidi harga pangan salah satunya Minyakita Rp14.000 per liter dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditentukan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.
“Jadi misalnya sebagai contoh harga minyak goreng Rp15.700 (per liter) pada waktu itu (GPM) bisa disubsidi oleh pemerintah daerah (Jawa Tengah) Rp1.700, sehingga masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng (Minyakita) dengan harga Rp14.000 per liter,” katanya pula.
Selain melalui APBD, Arief menyebutkan bahwa pemda juga dapat menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) atau dana insentif fiskal yang diberikan Kementerian Keuangan ketika mendapatkan penghargaan karena dapat mengurangi inflasi dengan baik.
“Nah ini contoh yang baik, bisa dikerjakan oleh seluruh daerah,” ujar Arief.
Arief juga menyebutkan bahwa secara umum semua komoditas pada kegiatan puasa Ramadhan dan Lebaran tahun ini dalam posisi stabil.
Bahkan untuk pasokan pangan yang dikirim dari petani dan peternak ke seluruh pasar Indonesia juga relatif lebih besar, sehingga sampai saat ini stoknya tersedia, aman dan terkendali.
“Untuk beras misalnya, stok Bulog meningkat dari 2 juta menjadi 2,29 juta ton. Dan akan kita top-up menjadi 3 juta ton serapan setara beras,” kata Arief pula.
Dia menyebutkan bahwa Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Badan Pangan Nasional berkolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait selama periode Januari-Maret telah dilaksanakan sebanyak 2.634 kali di seluruh Indonesia.
Sedangkan operasi pasar pangan murah bersama kementerian/lembaga, BUMN, pelaku usaha dan swasta dilaksanakan di 3.751 titik se-Indonesia.
“Untuk itu kami sampaikan apresiasi kepada seluruh stakeholder pangan yang telah berperan aktif dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan selama periode libur Nyepi dan Idul Fitri,” kata Arief.(ANTARA)
