Barometer.co.id-Manado. Guna mempercepat akses keuangan serta mendorong perekonomian daerah, Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara (OJK Sulutgomalut) menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakorwil) Sulawesi Utara dan Gorontalo, Kamis (03/07/25).
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor Mailangkay dan Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, serta beberapa bupati dan walikota di Sulut dan Gorontalo dan jajaran.
Kepala OJK Sulutgomalut), Robert Sianipar mengatakan, Rakorwil TPAKD ini memiliki peran penting dalam membuat sinergi dan koordinasi lintas sektor untuk percepatan akses keuangan serta mendorong perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
“TPAKD merupakan forum komunikasi resmi bagi lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Sejalan dengan semangat transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas tahun 2045, peran TPAKD semakin strategis dalam menjembatani kebijakan pusat dengan kebutuhan dan potensi daerah,” kata Sianipar.
oleh sebab itu menurutnya, salah satu prioritas utama saat ini adalah bagaimana membuat TPAKD menjadi katalisator nyata dalam mendukung program kerja pemerintah daerah, khususnya melalui implementasi program pengembangan ekonomi daerah.
Program ini menjadi pendekatan yang lebih terfokus dan berbasis data dalam mendukung pembentukan ekosistem keuangan untuk komoditas unggulan. “OJK sebagai bagian dari TPAKD mendorong agar program kerjanya diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional,” ujar Sianipar.
Ia mengatakan, program TPAKD diharapkan mendukung rencana pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) baik di Provinsi Sulawesi Utara maupun Gorontalo. “Sebagaimana diketahui, salah satu visi RPJMD Sulut adalah membangun perekonomian daerah dan di Gorontalo adalah menstimulasi kegiatan yang dapat meningkatan pendapatan masyarakat. Tentunya ini sejalan dengan peran TPAKD,” jelas Sianipar.
Beberapa program TPAKD yang selaras dengan RPJMD antara lain penyaluran kredit atau pembiayaan ke sektor prioritas daerah seperti pertanian, perikanan, UMKM dan pariwisata.
Sianipar mengatakan, dalam catatan OJK, salah satu program yang sejalan dengan TPAKD adalah KUR Bohusami. “Sejak awal peluncuran di tahun 2021 sampai 2024, KUR Bohusami telah disalurkan kepada 5.291 debitur dengan plafon mencapai 183,4 miliar,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Sianipar juga menyampaikan tantangan yang dihadapi dalam mempercepat akses keuangan daerah. “Salah satu tantangan adalah beberapa daerah ternyata belum mengalokasikan anggaran untuk operasional TPAKD. Untuk itu kami mengajak semua pihak memperkuat komitmen dan integrasi program kerja TPAKD dengan visi pembangunan daerah, termasuk dengan mengalokasikan dukungan APBD untuk pelaksanaan program kerja TPAKD,” jelasnya.(jou)
