Barometer.co.id-Manado. Pemerintah Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, bersama warga mengapresiasi bantuan Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 1.000 unit melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Presiden dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI.
Bupati Sitaro Chintya Ingrid Kalangit melalui keterangan tertulis di Manado, Sabtu (11/04/26), mengungkapkan bantuan rumah layak huni itu sangat dibutuhkan oleh warga kurang mampu di wilayah kepulauan itu.
Menurut dia, semula Pemkab Sitaro mengajukan proposal bantuan rumah kepada Gubernur Sulawesi Utara yang kemudian diteruskan ke Presiden dan Menteri PKP.
“Proposal tersebut akhirnya terjawab setelah Menteri PKP Maruarar Sirait dan Mendagri Tito Karnavian langsung mengunjungi Sitaro Jumat (10/4) membawa program bantuan 1.000 unit itu,” ujar Kalangit.
Wakil Bupati Sitaro Heronimus Makainas menegaskan bantuan tersebut merupakan hasil perjuangan dan sinergi berbagai pihak, termasuk dukungan Pemerintah Provinsi Sulut.
Makainas menjelaskan sebelumnya pemerintah pusat juga telah merealisasikan lebih dari 500 unit rumah melalui program BSPS, sebagaimana disampaikan dalam kegiatan Musrenbang RKPD 2027 di Gedung Mapalus, Kamis (09/04).
Salah satu penerima bantuan rumah layak huni, Han Pumpente, warga Kelurahan Bebali, Kecamatan Siau Timur, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut. Ia menyebut bantuan ini sebagai jawaban atas doa yang selama ini dipanjatkan.
“Doa saya dijawab oleh Tuhan melalui Pak Presiden Prabowo. Ini karena anugerah Tuhan. Terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo,” ungkapnya.
Camat Siau Timur, Riki Ronald Lumakeki, mewakili masyarakat menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat dan daerah atas kepedulian terhadap warga.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian bersama Menteri PKP Maruarar Sirait juga melakukan kunjungan ke Sitaro.
Program BSPS ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni.
“Ini arahan langsung Presiden agar pemerintah hadir membantu masyarakat, khususnya yang terdampak bencana dan tinggal di rumah tidak layak huni,” ujar Tito.
Selain penyerahan bantuan, kedua menteri turut meninjau kondisi warga yang terdampak banjir bandang di wilayah tersebut.
Dari total 1.000 unit rumah yang dialokasikan, sebanyak 700 unit diperuntukkan bagi kawasan perbatasan, sementara 300 unit lainnya untuk wilayah non-perbatasan.
Tito menegaskan program ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memperkuat wilayah perbatasan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan.
“Dari total 400 ribu program perumahan nasional, sebanyak 15 ribu unit dialokasikan khusus untuk kawasan perbatasan. Ini peningkatan signifikan karena sebelumnya belum ada alokasi khusus,” jelasnya.
Selain program perbaikan rumah, pemerintah juga menyiapkan relokasi bagi 98 kepala keluarga terdampak banjir bandang. Relokasi tersebut akan dilakukan di lahan seluas 2,5 hektare yang telah disediakan oleh Pemkab Sitaro.(ANTARA)
