Barometer.co.id-Jakarta. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meminta perbankan untuk meningkatkan efisiensi agar tidak menaikkan suku bunga kredit dan tetap mendorong penyaluran kredit, seusai BI-Rate diputuskan naik 50 basis poin (bps) ke level 5,25 persen.
“Kami meminta bank-bank juga meningkatkan efisiensi supaya jangan menaikkan suku bunga kredit. Efisiensi harus ditingkatkan supaya betul-betul mendorong kredit,” kata Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu.
Perry mengatakan, bank sentral meyakini likuiditas pasar uang dan perbankan saat ini lebih dari cukup.
Dalam hal ini, BI telah membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder secara terukur sehingga likuiditas mengalir ke pasar uang dan perbankan. Sejak awal tahun hingga 19 Mei 2026, pembelian SBN oleh BI mencapai Rp140,57 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp73,28 triliun.
Selain itu, pertumbuhan Uang Primer (M0) juga dijaga agar lebih dari 10 persen atau double digit. Pada April 2026, M0 tercatat tumbuh sebesar 14,1 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 11,8 persen (yoy).
Dari sisi perbankan, rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) tercatat sebesar 25,39 persen dan DPK masih tumbuh tinggi sebesar 11,39 persen (yoy) pada April 2026.
Berdasarkan catatan BI, kredit perbankan pada April 2026 tumbuh sebesar 9,98 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2026 sebesar 9,49% (yoy). BI memprakirakan pertumbuhan kredit 2026 tetap terjaga pada kisaran 8-12 persen.
Pada April 2026, suku bunga kredit tercatat sebesar 8,73 persen, sementara suku bunga deposito 1 bulan sebesar 4,16 persen.
“Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi, likuiditas lebih dari cukup. Bank kemudian juga tentu saja bisa berperan di dalam pertumbuhan kredit untuk ekonomi,” kata Perry.
Lebih lanjut, BI terus memperkuat implementasi kebijakan makroprudensial yang akomodatif antara lain melalui penguatan kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk terus mendukung penyaluran kredit/pembiayaan perbankan.
Pelonggaran kebijakan RIM dilakukan melalui perluasan cakupan dan penguatan kriteria surat berharga/surat berharga syariah korporasi yang dimiliki dan diterbitkan oleh bank sebagai dasar perhitungan RIM, efektif mulai 1 Juli 2026
Sejalan dengan itu, KLM ditingkatkan dengan memberikan tambahan insentif paling tinggi sebesar 0,5 persen dari DPK untuk bank yang memenuhi nilai RIM sesuai dengan rentang yang ditetapkan oleh BI namun belum memanfaatkan insentif maksimum KLM sebesar 5,5 persen. Kebijakan ini berlaku efektif mulai 1 Agustus 2026.
Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menjelaskan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan mendorong pertumbuhan kredit, tetapi juga meningkatkan kreativitas bank dalam mencari sumber pendanaan di luar DPK.
“Untuk bank yang bisa mendapatkan funding di luar DPK, yang biasanya mayoritas berasal dari DPK, kita akan memberikan insentif dalam bentuk pengurangan GWM (Giro Wajib Minimum) seperti yang KLM yang lainnya,” ujarnya.
“Termasuk juga untuk financing (KLM financing to funding channel), tentunya kita ingin memberikan kepada bank-bank yang bisa melakukan financing tidak hanya langsung dalam bentuk kredit, tapi juga dalam bentuk surat berharga lainnya,” kata Destry menambahkan.
Ia juga menilai sejumlah sektor masih memiliki ruang besar untuk penyaluran kredit, tercermin dari kredit gap negatif atau realisasi kredit yang masih lebih rendah dibanding potensi sektornya.
Sektor pertanian dan perdagangan dinilai masih memiliki ruang besar untuk penyaluran kredit. Meski memiliki potensi pertumbuhan yang kuat dan didukung konsumsi masyarakat yang tetap terjaga, penyaluran kredit ke kedua sektor tersebut masih relatif rendah.
“Ini yang tentu kita ingin mendorong bank-bank itu bisa menyalurkan kepada sektor-sektor tersebut. Apalagi sektor tersebut mempunyai dampak multiplier terhadap perekonomian dan juga penciptaan lapangan kerja yang sangat besar,” kata Destry.(ANTARA)
