Barometer.co.id-Manado. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Utara Gorontalo (Sulutgo) mendorong agar program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di daerah ini diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional.
Hal ini disampaikan Kepala OJK Sulutgo, Robert HP Sianipar dalam Rapat Koordinasi Wilayah TPAKD Sulawesi Utara, Gorontalo di Manado, Rabu (29/07/26). Menurut Robert, TPAKD merupakan forum koordinasi resmi bagi lembaga pemerintah daerah, regulator dan industri keuangan dalam program pengembangan ekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta peningkatan inklusi keuangan. Saat ini TPAKD telah terbentuk dan dikukuhkan di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo.
“OJK yang merupakan bagian dari TPAKD perlu mendorong agar sinergi lintas pemangku kepentingan, termasuk peran aktif kepala daerah, sangat penting dalam mengawal keberhasilan program-program tersebut. Mulai dari perencanaan hingga dampaknya terhadap masyarakat,” kata Robert.
Program kerja TPAKD menurut Robert diharapkan dapat sejalan dan turun mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) baik di Provinsi Sulawesi Utara maupun Gorontalo. Salah satu Misi RPJMD Sulawesi Utara berkaitan erat dengan tujuan TPAKD yaitu Membangun Perekonomian Daerah. Sedangkan Misi Gorontalo yaitu Menstimulasi Program Kegiatan yang Dapat Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.
“Beberapa program TPAKD yang selaras dengan tujuan RPJMD, antara lain penyaluran kredit/pembiayaan ke sektor prioritas daerah seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata, perluasan akses layanan keuangan hingga ke pedesaan melalui agen Laku Pandai dan pengembangan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di wilayah perdesaan, serta digitalisasi pembayaran daerah,” ujar Robert.
Ia mengatakan, sebagai bagian dari tindak lanjut atas arahan High Level Meeting TPAKD, peningkatan literasi dan inklusi keuangan menjadi salah satu fokus utama yang terus didorong oleh TPAKD di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program yang tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
“Pertama, pada aspek literasi keuangan, TPAKD terus menggalakkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan. Kedua, pada aspek inklusi keuangan, TPAKD juga terus mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal sejak usia dini melalui Program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar). Program ini diharapkan dapat membangun budaya menabung sekaligus meningkatkan akses keuangan generasi muda,” jelas Robert.
Selain itu menurut Robert, dalam rangka memperluas akses pembiayaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, TPAKD juga terus mendorong optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku usaha produktif, khususnya UMKM, petani, nelayan, dan sektor-sektor prioritas lainnya.
Robert pun berharap, penyaluran pembiayaan tersebut tidak hanya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, tetapi juga mampu memperkuat daya saing UMKM, menciptakan lapangan kerja, serta menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Sulawesi Utara dan Gorontalo.
Rakorwil ini dihadiri oleh Gubernur Gorontalo, Dr. Ir. H. Gusnar Ismail, M.M. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Jemmy Ringkuangan yang mewakili Gubernur Sulut, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Darmawan T.B Hutabarat, bupati/walikota dari Provinsi Sulawesi Utara atau yang mewakili serta pejabat dari instansi terkait.(jou)
