Barometer.co.id-Gorontalo. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo, Bank Indonesia, dan industri jasa keuangan terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat guna mendorong pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan secara bijak, aman, dan sesuai kebutuhan. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan perluasan akses keuangan dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan produktivitas usaha dan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Provinsi Gorontalo Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan FINEXPO BIK Gorontalo pada 30–31 Oktober 2026 di Area Citimall Gorontalo. Kegiatan ini merupakan wujud sinergi OJK, Pemerintah Provinsi Gorontalo, Bank Indonesia, dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Gorontalo dalam memperluas akses keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo Robert H. P. Sianipar menyampaikan bahwa peningkatan inklusi keuangan perlu diiringi penguatan literasi serta optimalisasi penyaluran pembiayaan kepada sektor produktif dan unggulan daerah, khususnya UMKM, pertanian, dan perikanan.
“Perluasan akses keuangan perlu diiringi dengan penyaluran pembiayaan yang lebih optimal kepada UMKM dan sektor produktif unggulan daerah agar dapat mendorong pengembangan usaha dan meningkatkan produktivitas. Keberhasilan inklusi keuangan tidak hanya diukur dari jumlah rekening yang dibuka atau besarnya pembiayaan yang disalurkan, tetapi juga dari sejauh mana layanan keuangan dimanfaatkan secara tepat, produktif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Robert.
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026, indeks inklusi keuangan Provinsi Gorontalo mencapai 95,52 persen, sedangkan indeks literasi keuangan tercatat sebesar 65,29 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan keuangan telah berada pada tingkat yang tinggi. Namun demikian, masih diperlukan penguatan pemahaman masyarakat mengenai manfaat, risiko, serta hak dan kewajiban dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan.
Tantangan juga terlihat pada sektor keuangan syariah. Berdasarkan hasil SNLIK Tahun 2026, indeks literasi keuangan syariah di Gorontalo tercatat sebesar 27,88 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 6,77 persen. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus memperluas akses terhadap produk dan layanan keuangan syariah.
Gubernur Gorontalo Dr. Ir. H. Gusnar Ismail, M.M. menyampaikan bahwa tingginya capaian inklusi keuangan perlu diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga mampu memanfaatkan layanan keuangan secara bijak, aman, dan sesuai kebutuhan.
“Berdasarkan hasil SNLIK Tahun 2026, indeks inklusi keuangan Provinsi Gorontalo mencapai 95,52 persen, sedangkan indeks literasi keuangan sebesar 65,29 persen. Capaian ini menjadi modal penting bagi pembangunan daerah, sekaligus pengingat bahwa perluasan akses keuangan harus diiringi peningkatan pemahaman masyarakat agar layanan keuangan dapat dimanfaatkan secara tepat untuk mendukung usaha, memperkuat ekonomi keluarga, dan meningkatkan kesejahteraan,” ujar Gusnar.
Sepanjang September hingga Oktober 2026, rangkaian BIK di Provinsi Gorontalo telah diisi dengan 38 kegiatan literasi dan edukasi keuangan yang menjangkau 5.681 peserta. Berdasarkan laporan yang diterima OJK, kegiatan tersebut juga mencatatkan 363 pembukaan rekening kredit atau pembiayaan baru, 187 ribu pembukaan rekening tabungan, serta nominal inklusi keuangan sebesar Rp397,76 miliar.
Sebagai puncak rangkaian kegiatan, FINEXPO BIK Gorontalo 2026 menghadirkan 24 booth pameran yang mempertemukan masyarakat dengan industri jasa keuangan serta memberikan kesempatan untuk mengenal lebih dekat berbagai produk dan layanan keuangan formal. Pada kesempatan tersebut, turut dilaksanakan penyerahan Piagam Nominasi TPAKD Award 2026 kategori TPAKD Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Sulawesi kepada TPAKD Provinsi Gorontalo sebagai bentuk apresiasi atas upaya percepatan akses keuangan di daerah.
Ke depan, OJK bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo dan seluruh pemangku kepentingan akan terus memperkuat sinergi dalam meningkatkan literasi keuangan berbagai segmen masyarakat, memperluas akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan formal termasuk keuangan syariah, serta mengoptimalkan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Penguatan akses pembiayaan bagi UMKM dan sektor produktif unggulan daerah juga akan terus didorong untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan, meningkatkan produktivitas usaha, dan memperkuat perekonomian daerah.
Melalui penyelenggaraan BIK 2026, OJK berharap kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dapat terus berlanjut sehingga perluasan akses keuangan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan literasi dan kualitas pemanfaatan produk serta layanan jasa keuangan. Dengan demikian, inklusi keuangan diharapkan tidak hanya meningkatkan akses masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo.(jou)
