Barometer.co.id-Manado. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sulawesi Utara bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Minahasa Tenggara yang digelar Rabu (18/11/26) di aula kantor Bupati Mitra.
Pada HLM tersebut, baik Pemkab Mitra maupun BI Sulut sepakat, pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN), yakni Natal dan Tahun baru, dilakukan dengan menerapkan program 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancara Distribusi dan Komunikasi yang Efektif.
Bupati Minahasa Tenggara, Ronald Kandoli mengatakan, penerapan 4K dalam pengendalian inflasi juga sejalan dengan arahan pemerintah pusat.
“Untuk Keterjangkauan harga, kami akan memastikan kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional di Minahasa Tenggara berada di tingkat yang wajar. Kami melakukan pemantauan harga secara berkala dan mengintensifkan pelaksanaan Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah, terutama pada momen krusial saat terjadi lonjakan harga,” kata bupati.
Selanjutnya untuk ketersediaan pasokan, Bupati mengatakan pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara permintaan dan pasokan serta mengoptimalkan peran sektor pertanian dan perikanan lokal.
“Petani perlu didorong untuk meningkatkan produktivitas serta memanfaatkan pekarangan pangan lestasi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga secara mandiri. Saya juga sudah memerintahkan penanaman bahan pangan, termasuk jagung di kantor-kantor pemerintah,” katanya.
Sementara untuk Kelancaran Distribusi, bupati mengatakan, Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan daerah yang sebagian besar komoditasnya masih bergantung dari pasokan luar daerah. Untuk itu, kelancaran arus barang adalah kunci.
Terakhir, terkait Komunikasi yang efektif, Bupati mengatakan perlu mengedukasi masyarakat agar belanja secara bijak dan tidak melakukan panic buying. Selain itu, validitas data komoditas harus terus diperbarui agar kebijakan yang diambil tidak salah sasaran.
Deputi Kepala BI Sulut, Darmawan Hutabarat, sebelum memaparkan program 4K menyampaikan kondisi inflasi di Sulawesi Utara. Ia mengatakan, inflasi di Sulawesi Utara bulan Oktober 0,57% (mtm), 7,96% year to date dan 8,07% year on year (yoy).
“Tekanan inflasi bulanan melandai, namun inflasi tahunan masih berada di atas sasaran nasional yakni 2,5% +/- 1 persen. Penyumbang inflasi yakni tomat, cabai merah, cabai rawit, daun bawang dan beras. Di sisi lain, ikan selar, ikan malalugis, ikan cakalang, ikan deho menjadi penahan inflasi seiring dengan meningkatkan hasil tangkapan,” kata Darmawan.
Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) yakni Natal dan Tahun Baru,
Darmawan mengatakan, walaupun Kabupaten Mitra bukan merupakan daerah perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK),perkembangannya sejalan dengan Kota Manado. Sebagai contoh, harga cabai rawit di Minahasa Tenggara Rp120-130 ribu, sama dengan di Manado.
Untuk itu akan digali pola profil kota manado sebagia proxy untuk mengidentifikasi potensi tekanan inflasi di Minahasa Tenggara. “Berdasarkan pola histori, inflasi Manado 2023-2025 Kelompok mMakanan, Minuman dan Tembakau konsisten menjadi sumber tekanan inflasi pada periode Natal dan Tahun baru. Cabai rawit, bawang merah, tomat, daging babi, ikan tangkap, daging ayam ras merupakan komoditas yang perlu diperhatikan.
Cabai rawit menjadi salah satu komoditas yang patut diwaspadai dengan andil inflasi 0,81% pada Desember 2023 dan 0,29% pada Desember 2025.
“Dengan harga yang sudah tinggi, bahkan sebelum Desember, pengendalian pasokan aneka cabai perlu diprioritaskan sejak dini tanpa menunggu puncak permintaan,” kata Darmawan.
Selanjutnya ia memaparkan program 4K untuk pengendallian inflasi di kabupaten Minahasa Tenggara. Untuk menjaga keterjangkauan harga, maka Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar dilakukan melalui 3 Tepat, yaitu tepat waktu, tepat komoditas dan tepat lokasi. “Pantuan harga perlu dilakukan, terutama cabai rawit, cabai merah, bawang merah, telur dan daging babi. Selain itu mendorong implementasi kios pengendalian inflasi di pasar tradisional sebagai sasaran utama operasi pasar berkelanjutan,” ujarnya.
Ketersediaan pasokan menurut Darmawan perlu dilakukan Kerja Sama Antar-Daerah (KAD) baik dengan kabupaten/kota di Sulut maupuan sentra produksi di luar provinsi. KAD perlu diperkuat terutama untuk mendapatkan pasokan cabai rawit dan cabai merah.
Sedangkan untuk Kelancaran distribusi, maka perbaikan jalan kabupaten dan perdesaan yang menjadi jalur angkutan pangan perlu diprioritaskan. Kapasitas moda transportasi selama hari besar perlu diperhatikan.
“Untuk K yang keempat yaitu Komunikasi yang efektif, maka kesiapan pasokan perlu dipublikasikan untuk menjaga ekspektasi masyarakat dan mencegah panic bauying. Gerakan ASN Korpri menanam perlu diperluas, disertai imbauan belanja bijak dan diversifikasi dan substitusi pangan,” kata Darmawan.
Ia mengapresiasi anjuran Bupati Ronald Kandoli kepada PNS untuk menanam jagung yang bisa berperan sebagai substitusi pangan.
Sebelumnya, Darmawan mengatakan, karena Kabupaten Minahasa Tenggara tidak termasuk daerah perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi, maka yang dijadikan patokan adalah inflasi di Kota Manado. Di mana berdasarkan data 13 November 2026, harga komoditas utama di Manado dan di Minahasa Tenggara hampir sama.(jou)
