Amurang-Pergantian Pelaksana tugas (Plt) Hukum tua (Kumtua) oleh Penjabat Bupati Minsel Meiki Onibala yang dipermasalahkan oleh kelompok tidak puas ternyata bukan sebuah pelanggaran. Pernyataan tidak adanya pelanggaran disampaikan oleh Mendagri melalui Dirjen Otda, MenPAN RB, KSN, KPU dan Bawaslu RI saat melakukan rapat virtual bersama Pemprov Sulut dan Pemkab Minsel.
Baca juga:
- Penggantian Jabatan Pelaksana tugas, Tidak Perlu Izin Mendagri
- 10 Tahun Pemerintahan CEP di Minsel, Koleksi 7 Tindak Korupsi
Pertimbangan tidak adanya pelanggaran sebab pergantian Pelaksa tugas (Plt) Kumtua tanpa ada pejabat yang ‘diparkir’ atau di non-job-kan. Plt Kumtua yang diganti dikembalikan pada jabatan atau posisi definitifnya di Pemkab Minsel. Mengisi kekosongan dari jabatan Plt Kumtua yang ditinggalkan, maka Penjabat Bupati menunjuk pengganti.
“Jadi tadi rapat lewat vicon yang diikuti oleh Dirjen Otda mewakil Mendagri, MenPAN RB, KSN, Bawaslu dan KPU RI serta Penjabat Gubernur Sulut untuk membahas pergantian Plt Kumtua di Minsel. Dari hasil rapat dengan adanya klarifikasi, tidak ditemui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pak Onibala selaku Penjabat Bupati. Alasannya jelas karena posisi Kumtua yang diganti adalah Plt. Kan juga tidak ada non job, hanya mereka yang diganti dikembalikan ke jabatan strukturalnya. Nah karena dikembalikan maka perlu ditunjuk sebagai pengganti. Ini yang menjadi kesimpulan hasil rapat,” sebut Kaban Kesbangpol Pemprov Sulut Steven Liow.
Dia juga mengatakan izin dari Mendagri tidak diperlukan karena memang yang diganti adalah Plt. Berbeda bila jabatan definitif, maka diperlukan izin secara tertulis dari Mendagri. Sehingga tidak perlu dipolemikkan dan semua jajaran di Pemkab Minsel wajib menjalankan apa yang menjadi keputusan Penjabat Bupati.
“Semoga tidak ada lagi yang terdengar melakukan upaya penolakan atas putusan Penjabat Bupati. Sebab semuanya sudah dibenarkan oleh Kemendagri, KemanPAN dan lainnya. Silahkan bekerja sesuai tugas masing-masih dan tidak perlu dipersoalkan. Kami juga minta agar semua dapat mematuhi dan taat aturan sesuai tupoksi masing-masing,” terangnya.
Dia juga memintakan semua pihak seharusnya mampu menjaga kondusifitas daerah dengan kian dekatnya Pemilihan kepala daerah (Pilkada). Jangan ada upaya-upaya yang justru mengacaukan dengan memanas-manasi situasi, apalagi menentang pemerintahan. “Mari kita sama-sama menjaga stabilitas jangan malah merusak. Apalagi ada informasi ada camat, kumtua bahkan pejabat eselon II yang tidak mau mendapingi Penjabat bupati saat melakukan kumjungan kerja. Ingat Pilkada adalah agenda nasional yang harus disukseskan,” tegasnya.
Sementara itu Kaban BKD Pemprov Sulut, Femmy Suwuh ketika dikonfirmasi juga menegaskan tidak ada pelanggaran. Sebab pergantian dilakukan pada Plt Kumtua, kecuali jabatan struktural definitif maka diperlukan izin Mendagri apalagi sampai non job.
“Untuk jabatan strukturan definitif memang perlu izin Mendagri. Sedangkan jabatan fungsional ada yang harus mendapat izin Mendagri, yakni kepala sekolah dan kepala rumah Puskesmas. Di luar itu dapat diganti tanpa izin Mendagri. Jadi pergantian Plt Kumtua oleh Penjabat Bupati sama sekali tidak ada unsur pelanggaran atau cacat aturan,” jelasnya.Sedangkan Penjabat Bupati Minsel Meiki Onibala membeberkan bahwa pergantian Plt Kumtua sudah melewati hasil evaluasi. Baik kinerja maupun berapa lama telah menjalankan tugas tambahan sebagai Kumtua. “Mereka yang diganti dikembalikan ke jabatan strukturalnya. Jadi tidak ada yang di-non job-kan. Kan kewenangan saya sebagai Penjabat Bupati melakukan pembinaan dan evaluasi kerja,” terang Onibala yang juga menjabat Inspetur Pemprov Sulut.(nov)
