Barometer.co.id-Kotamobagu. Bank Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building (CB) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai wujud sinergi menjaga kestabilan harga dan peningkatan kapasitas SDM pengendalian inflasi.
Kegiatan dipimpin oleh Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow, Dony Lumenta dengan dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Renold Asri, serta anggota TPID dari berbagai instansi terkait.
Dalam sambutannya, Dony Lumenta menekankan pentingnya sinergi antar anggota TPID, khususnya di tengah dinamika geopolitik global yang berdampak pada kenaikan harga energi dan selanjutnya turut memengaruhi harga komoditas pangan.
Dalam kondisi tersebut, TPID dituntut untuk terus melakukan berbagai inovasi melalui langkah-langkah strategis yang sinergis, responsif, dan tepat sasaran dalam pengendalian inflasi, antara lain melalui: i) Pemantauan rutin perkembangan inflasi yang ditindaklanjuti upaya stabilisasi harga; ii) Optimalisasi lahan tidur menjadi lahan produktif; dan iii) Komunikasi efektif agar masyarakat berbelanja secara bijak dan tidak memicu kenaikan harga, khususnya pada pada periode Ramadhan dan HBKN Idul Fitri 2026.
Pada sesi paparan, Renold Asri menyampaikan bahwa pada tahun 2026, Gerakan Nasional Pengendalian Infasi Pangan (GNPIP) diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan dan optimalisasi lumbung pangan serta sentra produksi pangan. Kab. Bolmong memiliki peran strategis sebagai salah satu lumbung pangan Sulut.
Untuk mengoptimalkan surplus tersebut sekaligus menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan petani, upaya yang dapat ditempuh antara lain: i) Perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), termasuk antar pelaku usaha (B2B); ii) Kemitraan penyediaan komoditas untuk Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP); dan iii) Pengembangan infrastruktur dan teknologi pascapanen, seperti pemanfaatan teknologi ozonisasi dan penguatan hilirisasi produk pangan, untuk menjaga kualitas komoditas pertanian yang rentan rusak dan mendorong peningkatan nilai tambah secara berkelanjutan.
Komitmen Pemerintah Kab. Bolmong dalam memperkuat peran sebagai lumbung pangan serta mendukung pengendalian inflasi ditunjukkan secara nyata melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kab. Bolmong dan Pemerintah Kota Kotamobagu dalam bentuk Kerja sama Antar Daerah (KAD) komoditas beras, jagung, dan gabah kering.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi capacity building yang diawali oleh Dony Lumenta yang memaparkan tujuh program unggulan GNPIP dan karakteristik wilayah Bolmong. Materi kedua disampaikan oleh Asisten Direktur BI Sulut, Sigit Setiawan, terkait persiapan TPID Award 2026.
Dalam paparan, ditekankan pentingnya kehadiran kepala daerah, kelengkapan dokumen pendukung, serta penyiapan laporan dan program unggulan sejak dini agar hasil lebih optimal dan pengumpulan tepat waktu, sehingga dapat meningkatkan peluang meraih TPID Award. Materi ketiga disampaikan oleh Pimpinan Cabang Perum Bulog Bolmong, Ismail Azis, yang memaparkan strategi Bulog dalam penguatan distribusi beras dan komoditas pangan strategis untuk pengendalian inflasi.
Melalui kegiatan ini, sinergi antara Pemerintah Daerah dan BI dapat terus diperkuat dalam mendukung stabilitas harga di Kab. Bolmong.(jou)
