Barometer.co.id-Jakarta. Pendidikan gratis mengubah cara negara membiayai perjalanan seorang anak menuju masa depan. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penyiapan layanan pendidikan gratis di sekolah negeri, mulai taman kanak-kanak, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, serta program kuliah gratis secara bertahap di perguruan tinggi negeri (PTN).

Gagasan yang pertama kali muncul pada 18 September 2026 dalam perayaan HUT PAN itu, kini mulai dibahas dalam rapat terbatas di Istana dengan sejumlah menteri terkait untuk merumuskan skema pelaksanaannya.

Biaya pendidikan selama ini tetap menjadi bagian dari pengeluaran rumah tangga. Badan Pusat Statistik mencatat rata-rata biaya pendidikan pada 2024 mencapai sekitar Rp3,55 juta per tahun untuk jenjang SD dan sederajat, lalu meningkat menjadi Rp13,96 juta pada pendidikan tinggi. Pada saat yang sama, hanya 16,27 persen siswa yang tercatat menerima beasiswa atau bantuan pendidikan.

Angka itu memberi konteks terhadap kebijakan pendidikan gratis. Beban pendidikan tidak berhenti pada persoalan ada atau tidaknya uang sekolah. Ketika jenjang pendidikan meningkat, kebutuhan pembiayaan ikut bertambah. Semakin panjang seorang anak melanjutkan pendidikan, semakin besar pula peran kemampuan ekonomi keluarga dalam menentukan apakah perjalanan tersebut dapat diteruskan.

Pemerintah selama ini sudah membangun berbagai instrumen untuk mengurangi hambatan tersebut. Program Indonesia Pintar (PIP) diarahkan untuk membantu peserta didik, sementara Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) membantu lulusan SMA atau sederajat dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi yang melanjutkan pendidikan tinggi. Pada 2026, kondisi ekonomi masih menjadi salah satu dasar penetapan penerima KIP Kuliah, termasuk melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Arahan pendidikan gratis memperluas pendekatan itu. Pemerintah mulai menggeser bantuan bagi kelompok tertentu menuju skema pembiayaan layanan pendidikan pada sekolah negeri secara lebih luas. Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyatakan arahan Presiden mencakup layanan pendidikan gratis pada jenjang dasar dan menengah, bahkan dimulai dari taman kanak-kanak.

Perluasan akses tersebut muncul ketika pemerintah menempatkan pendidikan sebagai salah satu pos utama belanja negara. Dalam RAPBN 2027, anggaran pendidikan dirancang mencapai Rp820,9 triliun. Anggaran itu diarahkan, antara lain untuk peningkatan kualitas pembelajaran, sarana dan prasarana, kesejahteraan guru, dukungan bagi peserta didik, serta pemanfaatan teknologi untuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah.

Besarnya anggaran membuat pendidikan gratis tidak berdiri sendiri sebagai kebijakan pembebasan biaya. Negara juga harus memastikan sekolah tetap memiliki sumber daya ketika sebagian biaya layanan yang sebelumnya ditanggung keluarga beralih menjadi tanggung jawab negara. Pembiayaan guru, fasilitas, operasional sekolah, dan kualitas pembelajaran menjadi bagian dari perluasan akses tersebut.

Pemerintah juga menjalankan program dengan sasaran lebih khusus. Sekolah Rakyat, misalnya, menyediakan pendidikan berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini memperlihatkan bahwa persoalan akses pendidikan memiliki lapisan berbeda. Bagi sebagian keluarga, biaya sekolah tidak menjadi hambatan, sementara keluarga lain menghadapi persoalan kemiskinan, tempat tinggal, transportasi, atau lingkungan belajar.

Karena itu, pendidikan gratis di sekolah negeri dapat memperkecil salah satu hambatan utama, sementara program afirmasi tetap diperlukan bagi kelompok yang menghadapi persoalan lebih kompleks.

Tantangan pendidikan tinggi

Tantangan berikutnya muncul ketika seorang anak menyelesaikan pendidikan menengah. Data BPS menunjukkan angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi Indonesia pada 2025 berada di level 32,89 persen untuk kelompok usia 19–23 tahun. Kesenjangan juga terlihat berdasarkan wilayah. APK perguruan tinggi di perkotaan mencapai 38,58 persen, sedangkan di perdesaan 23,14 persen.

Kesenjangan tersebut memberi konteks pada rencana kuliah gratis. Ketika biaya pendidikan tinggi menjadi lebih ringan, lulusan sekolah menengah memiliki satu hambatan ekonomi yang lebih kecil untuk melanjutkan pendidikan. Namun, akses ke perguruan tinggi juga dipengaruhi kapasitas kampus, lokasi, kesiapan akademik, pilihan bekerja, dan kondisi keluarga.

Besarnya minat melanjutkan ke pendidikan tinggi terlihat dari proses penerimaan mahasiswa. Pada Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026, jumlah pendaftar mencapai 871.496 orang, meningkat dari 860.976 pada 2025 dan 785.058 pada 2024. Pendaftar berasal dari berbagai jenis sekolah, termasuk 597.849 siswa SMA, 141.330 siswa SMK, dan 126.505 siswa madrasah aliyah.

Angka tersebut menunjukkan tingginya permintaan terhadap pendidikan tinggi. Persoalannya kemudian bergeser pada kemampuan sistem pendidikan menyediakan tempat, pembiayaan, dan mutu bagi mereka yang ingin melanjutkan. Pemerintah, kini harus menerjemahkan arahan kuliah gratis ke dalam skema yang dapat berjalan tanpa mengurangi kualitas perguruan tinggi.

Mendiktisaintek Brian Yuliarto menyatakan pemerintah telah membahas sejumlah opsi pelaksanaan pendidikan tinggi gratis dan Presiden meminta program tersebut disiapkan secepat mungkin dengan tetap memperhatikan tahapan serta kemampuan fiskal negara.

Pertimbangan fiskal menjadi krusial karena pendidikan gratis membutuhkan pembiayaan berkelanjutan. Anggaran perguruan tinggi seharusnya tidak mengubah bujet untuk belanja dosen, laboratorium, penelitian, fasilitas pembelajaran, dan pengembangan program studi. Maka, perpindahan beban pembiayaan dari keluarga kepada negara harus berjalan bersama dengan kemampuan mempertahankan kualitas layanan.

Kerangka tersebut sejalan dengan arah kebijakan anggaran pendidikan 2027. Pemerintah dan Badan Anggaran DPR telah menyepakati alokasi pendidikan sebesar 20 persen APBN, sekaligus memperkuat PIP, beasiswa afirmasi, KIP Kuliah, Sekolah Rakyat, dan program pendidikan prioritas lainnya.

Jika rangkaian kebijakan tersebut dilihat sebagai satu jalur, pendidikan ditempatkan sejak tahap awal sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia. Anak memperoleh akses pendidikan dasar, meneruskan pendidikan menengah, lalu memiliki kesempatan melanjutkan ke perguruan tinggi dengan hambatan pembiayaan yang semakin kecil.

Konsekuensinya juga meluas ke dunia kerja. Pendidikan yang lebih mudah diakses memperbesar basis masyarakat yang dapat memperoleh keterampilan dan kualifikasi. Pemerintah menempatkan penguatan pendidikan vokasi dan penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja sebagai bagian dari agenda pendidikan.

Pada titik itu, pendidikan gratis menempatkan negara pada tanggung jawab lebih besar untuk memastikan perjalanan pendidikan bergerak dari akses menuju kualitas. Sekolah yang bebas biaya tetap membutuhkan guru berkualitas, ruang belajar layak, fasilitas memadai, dan proses pembelajaran yang menghasilkan kemampuan nyata.

Begitu pula perguruan tinggi. Kuliah gratis akan memiliki dampak lebih luas ketika mahasiswa yang memperoleh akses tersebut dapat menyelesaikan pendidikan, mendapatkan kompetensi, dan masuk ke bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian.

RAPBN 2027 menempatkan Rp820,9 triliun untuk sektor pendidikan, termasuk PIP yang ditargetkan menjangkau 22,1 juta siswa, KIP Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa, renovasi 12.215 sekolah dan madrasah, serta pengembangan Sekolah Rakyat.

Rangkaian angka itu menunjukkan skala pekerjaan yang sedang dibangun pemerintah. Pendidikan gratis menjadi salah satu bagian dari agenda yang lebih besar: memperluas kesempatan belajar, memperkuat kualitas layanan, dan menjaga agar kemampuan ekonomi keluarga tidak menjadi satu-satunya penentu seberapa jauh seorang anak dapat menempuh pendidikan.(ANTARA)

Oleh Aditya Ramadhan
Editor : Masuki M Astro