Barometer.co.id-Ratahan. Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Mitra Tahun 2026 sebagai wujud sinergi dalam memperkuat pengendalian inflasi dan ketahanan pangan daerah, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu (18/11/26) di aula Kantor Bupati Mitra, dibuka oleh Bupati Minahasa Tenggara, Ronald Kandoli, serta dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Darmawan T. B. Hutabarat, dan Plt. Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Mohammad Irwan Abdjulu, jajaran pemerintah daerah, instansi vertikal, serta anggota TPID Kab. Mitra.

Dalam sambutannya, Bupati Kab. Mitra, Ronald Kandoli, menyampaikan bahwa HLM TPID Kab. Mitra menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi pengendalian inflasi di tengah masih tingginya tekanan harga pangan dan meningkatnya risiko gangguan produksi akibat kekeringan.

“Penguatan sinergi seluruh anggota TPID diperlukan untuk menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga pangan, terutama menjelang peningkatan kebutuhan masyarakat pada periode Nataru,” kata Kandoli.

Pada sesi paparan, Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan bahwa inflasi Sulawesi Utara pada Oktober 2026 masih berada di atas sasaran inflasi nasional , dengan tekanan inflasi terutama bersumber dari komoditas hortikultura, khususnya tomat, cabai merah, dan cabai rawit.

“Perkembangan harga pangan di Mitra cenderung sejalan dengan Manado, mengingat sebagian pasokan pangan diperoleh dari pasar di Manado. Cabai rawit, bawang merah, tomat, daging babi, daging ayam, dan perikanan tangkap menjadi sumber tekanan harga yang perlu diwaspadai menjelang Nataru,” kata Darmawan.

Tantangan pengendalian inflasi menurutnya juga meningkat seiring dampak fenomena El Niño sangat kuat yang diprakirakan berlangsung hingga awal 2027. Kondisi kekeringan telah memengaruhi produktivitas hortikultura, sementara peralihan menuju musim hujan berpotensi meningkatkan risiko penyakit tanaman dan ganggua n produksi.

Untuk memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan, perlu dilakukan penguatan produksi pangan lokal melalui penerapan Good Agricultural Practice (GAP), penyediaan sarana dan prasarana mitigasi cuaca ekstrem, serta pengembangan teknologi pertanian adaptif terhadap perubahan iklim.  Dari sisi distribusi, diperlukan penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), peningkatan konektivitas jalur distribusi pan gan, serta optimalisasi Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) untuk menjaga kesinambungan pasokan.

Selain itu, perlu didorong pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan sebagai integrator rantai pasok dari hulu hingga hilir, serta optimalisasi Kios Pengendalian Inflasi sebagai instrumen stabilisasi pasokan dan harga.

Penguatan neraca pangan sebagai sistem peringatan din i juga diperlukan untuk mendukung respons kebijakan yang lebih tepat sasaran. Forum HLM menekankan pentingnya penguatan sinergi seluruh anggota TPID dalam mengantisipasi tekanan inflasi menjelang Nataru dan awal 2027, khususnya melalui percepatan intervensi komoditas strategis, penguatan ketahanan produksi terhadap risiko iklim, serta peningkatan efisiensi distribusi pangan.

Melalui langkah-langkah tersebut, Bank Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara terus mendorong penguatan stabilitas harga, perlindungan daya beli masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.(jou)