Barometer.co.id-Kotamobagu. Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara bersama Pemerintah Kota Kotamobagu menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kotamobagu Tahun 2026 sebagai wujud sinergi dalam memperkuat pengendalian inflasi dan ketahanan pangan daerah, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Kegiatan yang digelar pada Selasa (17/11/26) dibuka oleh Wali kota Kotamobagu, Weny Gaib, serta dihadiri Wakil Wali Kota Kotamobagu , Rendy Virgiawan Mangkat, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Darmawan T. B. Hutabarat, unsur Forkopimda, instansi vertikal, perangkat daerah, serta anggota TPID Kota Kotamobagu.

Dalam sambutannya, Walikota Kotamobagu, Weny Gaib, menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi prioritas dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dan daya beli masyarakat. Untuk itu, seluruh anggota TPID didorong agar lebih responsif dalam memantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok, mengidentifikasi potensi risiko sejak dini, serta memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan langkah pengendalian inflasi yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Selanjutnya, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Darmawan T. B. Hutabarat, menyampaikan bahwa inflasi Kota Kotamobagu pada Oktober 2026 tercatat sebesar 0,37% (mtm), 7,20% (ytd), dan 7,05% (yoy), berada di atas sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1% (yoy). Tekanan inflasi terutama bersumber dari komoditas hortikultura, khususn ya cabai rawit, tomat, dan lemon. Tantangan pengendalian inflasi juga semakin kompleks seiring dampak fenomena El Niño sangat kuat yang diprakirakan berlangsung hingga awal 2027.

“Kondisi kekeringan telah memengaruhi produktivitas hortikultura, sementara peralihan menuju musim hujan berpotensi menimbulkan gangguan produksi akibat penyakit tanaman dan kerontokan bunga. Dengan mempertimbangkan siklus tanam dan panen, tekanan harga komoditas hortikultura diperkirakan masih berlanjut hingga awal 2027,” kata Darmawan.

Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan, perlu dilakukan penguatan produksi pangan lokal melalui rehabilitasi jaringan irigasi, optimalisasi lahan, penerapan teknologi pertanian adaptif terhadap perubahan iklim, serta penyediaan sarana dan prasarana mitigasi cuaca ekstrem. Dari sisi distribusi, diperlukan pengu atan infrastruktur dan konektivitas koridor pangan, termasuk penataan akses distribusi di Pasar 23 Maret, serta optimalisasi neraca pangan sebagai sistem peringatan dini untuk mendukung respons kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Selain itu, sejalan dengan posisi Kota Kotamobagu sebagai hub perdagangan dan distribusi Bolmong Raya, pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan diharapkan dapat berperan sebagai agregator dan integrator pasokan dari berbagai sentra produksi sebagai instrumen stabilisasi pasokan dan harga.

Forum HLM menekankan pentingnya penguatan sinergi seluruh anggota TPID dalam mengantisipasi tekanan inflasi menjelang Nataru dan awal 2027 . Melalui langkah-langkah tersebut, Bank Indonesia bersama Pemerintah Kota Kotamobagu berkomitmen untuk terus memperkuat stabilitas harga, menjaga daya beli masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.(jou)