Barometer.co.id-Amurang. Desakan pergantian pucuk pimpinan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Minsel semakin menguat. Apalagi dengan terkuaknya skandal amoral dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang melibatkan James Arthur Kojongian (JAK). Demi menyelematkan dunia olahraga pergantian secepatnya dinilai menjadi jalan keluar terbaik.
Namun sebelum pergantian, keuangan KONI Minsel juga diminta diperiksa. Dana yang bersumber dari hibah Pemkab Minsel maupun hibah Pemprov Sulut menurut praktisi olahraga, internal KONI maupun pengurus Cabang olahraga (Cabor) tidak diketahui digunakan untuk apa saja. Sebab selama ini tidak ada pertanggungjawabannya.
“Kami memang sangat menginginkan kepengurusan KONI terutama ketuanya JAK diganti. Tapi laporan keuangan dari KONI juga harus diperiksa lebih dulu untuk dimintakan pertanggungjawaban. Alasannya jelas, anggaran miliaran rupiah yang bersumber dari hibah Pemkab Minsel dan Pemprov Sulut tidak jelas kemana,” ungkap Wilem Pasla dari Percasi.
Dimintakannnya pertanggungjawaban seluruh dana di KONI menjadi bagian penting. Bahkan dikatakan akan dibawa ke ranah hukum bila didapati pertangungjawabannya abal-abal. Sebab dia menduga KONI selama ini hanya dipergunakan untuk mengeruk uang rakyat bagi kepentingan pribadi.
“Sudah sejak lama kami menduga KONI hanya dipakai untuk kepentingan pribadi. Kan tercermin dari dana-dana hibah yang tidak jelas penggunaannya, bahkan dari Cabor tidak merasakan kucuran dana tersebut. Makanya kami minta periksa dulu keuangan KONi, kalau ada penyelewengan maka siap-siap berhadapan dengan hukum, terangnya.
Sementara itu Sampel Kasenda dari Wushu mendesak JAK merealisasikan janji bonus pada atlit. Kalau janji tidak juga direalisasikan maka akan melakukan langkah-langkah hukum. Terutama mengadukan terkait pengelolaan dana KONI yang diperoleh dari hibah.
“Memang menyelamatkan KONI hanya satu cara yakni ganti kepengurusan. Tapi seiring dengan itu JAK sebagai ketua kami minta realisasikan bonus atlit. Kan anggarannya ada yang didapat dari hibah Pemkab Minsel. Bila tidak diberikan maka akan kami laporkan soal dugaan penyelewengan dana hibah. Dasarnya jelas, kegiatan-kegiatan KONI selama ini tidak sebanding dengan besarnya dana hibah. Jadi kemungkinan digunakan bagi kepentingan pribadi sangat terbuka,” tutupnya.(nov)
