Jangan Ada ‘Pembajakan’ di APBD Minsel

Barometer.co.id – Amurang


Sejak awal bulan September, eksekutif dan legislatif Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) membahas APBD 2023 dan APBD Perubahan 2022. Oleh kalangan pemerhati diharapkan pada pengganggaran ini benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan daerah.

Pemerhati pemerintahan Sonny Nayoan menekankan agar tidak terjadi ‘pembajakan’. Maksudnya penganggaran yang tidak berdasar kepentingan masyarakat dan daerah, melainkan sponsor. Selain juga jangan ada bagi-bagi proyek antara eksekutif dan Legislatif.

“Ada catatan buruk pada APBD Minsel 11 tahun kebelakang. Banyak kegiatan atau proyek tidak didasari pada kepentingan masyarakat atau daerah. APBD bisa dikatakan dibajak. Terlihat dari dimasukkan kegiatan atau proyek yang bisa diduga berdasarkan pesanan sponsor. Akibatnya bisa diduga, proyek bernilai miliaran menjadi mubazir,” terangnya.

Dia menyebutkan sebagai contoh proyek green house. Proyek yang dibiayai oleh APBD senilai kurang lebih Rp 15 miliar. Kini hanya ditumbuhi rumput dan rusak. Begitu pula dengan proyek Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) berupa Re Osmosis air laut yang menelan biaya Rp 20 miliar dan kini tinggal menjadi besi tua.

“Masih banyak proyek-proyek yang jauh dari manfaat bagi warga Minsel. Inilah yang kami harapkan tidak lagi terjadi. APBD harus benar-benar mengakomodir kepentingan masyarakat dan memajukan daerah. Jangan sampai justru berdasarkan ‘pesanan’,” tekannya.

Dia juga menegaskan soal bagi-bagi proyek yang menurutnya merupakan penjarahan terhadap uang rakyat. Apalagi dari bagi-bagi proyek dampaknya pada kualitas hasil kerja.

“Kan kalau bagi-bagi proyek dari awal memang untuk mendapatkan uang. Jadi jangan terlalu diharapkan kualitasnya. Masyarakat dirugikan berlipat-lipat dan iklim perekonomian juga tidak terbangun,” bebernya.

Lanjut dikatakannya sejumlah LSM akan tetap melakukan pengawalan. Baik saat penyusunan APBD sampai realisasinya. “Apalagi dimasa pendemi, masyarakat sangat butuh peran pemerintah dalam memulihkan kesehatan dan ekonomi. Karenanya APBD harus benar-benar diarahkan untuk itu,” tegasnya.(jim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *