Barometer.co.id-Manado. Menjaga inflasi yang rendah dan stabil merupakan salah satu fungsi Bank Indonesia. Untuk mencapainya, perlu adanya sinergitas yang baik antara Bank Indonesia dengan pemerintah baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pun menjalankan fungsi tersebut bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota di Sulut.
Sinergi yang dilakukan mulai dari rapat dan pertemuan dalam menentukan kebijakan, sampai pada praktiknya di lapangan yakni melakukan pembinaan kepada petani hingga panen komoditas yang paling mempengaruhi inflasi serta menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM).
Rapat dan pertemuan dilakukan melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan kabupaten/kota. KPwBI Sulut dan Pemerintah Provinsi Sulut bersama beberapa instansi terkait merupakan anggota TPID Sulut. Sekretaris Provinsi secara otomatis menjadi Ketua TPID Sulut dan Kepala KPwBI Sulut sebagai Wakil Ketua TPID Sulut.
Kepala KPwBI Sulut, Andry Prasmuko mengatakan, menjaga inflasi harus dilakukan secara bersama oleh seluruh stakeholder terkait. “Dalam pengendalian inflasi, perlu sinergi bersama semua stakeholder untuk menjaga kestabilan harga. Tidak hanya pada saat komoditas mengalami kenaikan harga, namun juga pada saat harga jatuh akibat pasokan melimpah. Dalam hal ini, pelaksanaan kerja sama antar-daerah dapat menjadi solusi jitu,” kata Andry.
HLM TPID menurutnya membahas tantangan serta upaya yang dapat dilakukan dalam menjaga stabilitas harga mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.
Pentingnya sinergi dalam pengendalian inflasi juga disampaikan oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw. “Saya mengapresiasi koordinasi dan kerja sama antara Bank Indonesia dan pemerintah daerah melalui TPID provinsi dan kabupaten/kota dalam menjaga inflasi,” kata Kandouw saat kegiatan Capacity Building dan Rapat Koordinasi TPID Provinsi Sulawesi Utara.
KPwBI Sulut telah menginisiasi digelarnya HLM TPID di tingkat provinsi dan Kabupaten Kota. Untuk tingkat provinsi, telah dilakukan Capacity Building dan Rakor TPID Provinsi Sulawesi Utara dan seluruh Pemerintah Kabupaten/kota pada 31 Januari 2024 di kantor BI Sulut. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw, Kepala KPwBI Sulut Andry Prasmuko, beberapa walikota dan bupati di Sulut serta kepala instansi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi dan pejabat dari instansi terkait lainnya.
Sementara di tingkat kabupaten/kota, KPwBI Sulut telah menggelar HLM TPID wilayah Minahasa di Amurang pada 27 Februari 2024 yang diikuti oleh seluruh Pemerintah Kabupaten di Minahasa yakni Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Utara dan Minahasa Tenggara, ditambah Pemerintah Kota Tomohon dan Kota Bitung.
Selanjutnya HLM TPID wilayah Bolaang Mongondow (Bolmong) Raya di Kotamobagu pada 7 Maret 2024 yang diikuti seluruh Pemerintah kabupaten/kota di sana, yaitu Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolmong, Bolmong Utara, Bolmong Selatan dan Bolmong Timur.
Selanjutnya pada 7 Juni 2024, KPwBI Sulut menggelar HLM TPID Kabupaten Kepulauan Talaud.
Komitmen bersama pengendalian inflasi ditunjukkan oleh kehadiran kepala daerah dan juga Kepala KPwBI Sulut dan instansi terkait pada setiap HLM TPID. Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw hadir pada Capacity Building dan Rakor TPID se-Provinsi Sulawes Utara dan HLM TPID wilayah Minahasa di Amurang. Bupati, penjabat bupati dan walikota juga hadir pada HLM TPID di wilayahnya. Kepala KPwBI Sulut, Andry Prasmuko bersama deputi Kepala BI Sulut juga hadir pada setiap HLM TPID.
Salah satu fungsi Bank Indonesia seperti dikutip dari website resmi Bank Indonesia, www.bi.go.id, adalah kebijakan moneter yang di dalamnya termasuk mencapai stabilitas nilai rupiah. Artinya menjaga nilai tukar rupiah yang stabil terhadap mata uang asing.
Konsep stabilitas nilai rupiah mencakup kestabilan harga barang dan jasa. Kestabilan harga barang dan jasa, secara umum diukur melalui inflasi yang rendah dan stabil.
Kegiatan yang dilakukan bersama antara KPwBI Sulut dengan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/kota dalam menjaga kestabilan harga adalah menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM). Pada GPM, bahan kebutuhan pokok yang dijual seperti beras, gula, telur, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, tomat dan komoditas lainnya dengan harga murah, di bawah harga pasar.
Sejak Januari hingga Agustus 2024, GPM sudah beberapa kali digelar, baik oleh Pemerintah Provinsi Sulut maupun Pemerintah Kabupaten/kota yang bersinergi dengan TPID dan KPwBI Sulut. GPM antara lain digelar pada 8 Maret 2024 di Lapangan Sparta Tikala Manado yang diinisiasi oleh Pemkot Manado. pada 13 Juni 2024 juga digelar GPM di Lapangan Sparta Tikala namun kali ini digagas oleh Pemprov Sulut.
Pada 29 Juli 2024, GPM digelar di halaman belakang Kantor Gubernur Sulut. Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw dan Kepala KPwBI Sulut, Andry Prasmuko hadir pada kegiatan ini.
Kemudian pada 30 Agustus 2024 juga digelar GPM seperti di Lapangan Sparta Tikala dan Kota Kotamobagu.
“Tujuannya digelarnya Gerakan Pangan Murah adalah untuk menstabilkan harga,” kata Wagub Kandouw.
Dalam menjaga kestabilan harga, TPID Sulut juga mendatangka cabai rawit dari luar daerah pada 12 Juni 2024. Sebanyak 2 ton cabai rawit dari Jawa Timur didatangkan sebagai jawaban atas tingginya harga cabai rawit saat itu.
Kepala KPwBI Sulut, Andry Prasmuko mengatakan, harga komoditas yang stabil dapat terjadi apabila tersedia pasokan yang cukup. Untuk itu, KPwBI Sulut juga melakukan pembinaan kepada petani lewat program Petani Unggulan Bank Indonesia (PUBI). “KPwBI Sulut juga melakukan pembinaan dan pendampingan kepada beberapa kelompok tani di beberapa kabupaten/kota di Sulut,” ujar Andry.
Sejak Januari hingga Juli 2024, KPwBI Sulut telah melakukan panen cabai, tomat dan bawang di enam kabupaten/kota, yaitu di Kotamobagu, Minahasa, Minahasa Utara, Tomohon, Manado dan Talaud. Cabai, khususnya cabai rawit, tomat dan bawang sering menjadi faktor utama terjadinya inflasi maupun deflasi di Sulawesi Utara.
Di awal tahun 2024, KPwBI Sulut bersama Pemerintah Kota Kotamobagu melalui Dinas Pertanian melakukan panen bawang merah di Kelurahan Popundayan yang diolah Kelompok Tani Berkah pada 10 Januari 2024. Jumlah bawang merah yang dipanen saat itu 5 ton.
KPwBI Sulut kemudian melakukan panen cabai rawit yang diolah Kelompok Tani Sukoi Rabbit di Kota Tomohon, tepatnya di Kelurahan Kakaskasen pada 23 April 2024. Panen dilakukan bersama Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan.
Selanjutnya pada 25 April 2024, KPwBI Sulut melakukan panen cabai di dua lokasi, yaitu di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara. Di Manado, komoditas yang dipanen adalah cabai merah keritng di lahan yang diolah Kelompok Tani Mitra Bersama. Sedangkan di Minahasa Utara dilakukan panen cabai rawit di lahan Kelompok Tani P4S Sari Hutan Abadi. Panen dilakukan bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang diwakili oleh Sekretaris Daerah.
Pada 7 Mei 2024, KPwBI Sulut bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa yang diwakili Asisten II melakukan panen tomat di Kabupaten Minahasa, tepatnya di Desa Raringis, Kecamatan Langowan di lahan Kelompok Tani Kelelondey Makmur. Jumlah tomat yang dipanen 2,5 ton di lahan 0,5 hektar.
Di Kabupaten Minahasa, KPwBI Sulut juga melakukan panen cabai keriting di Desa Tonsealama, Kecamatan Tondano Utara. Panen dilakukan di lahan yang diolah Kelompok Tani Friends Farming pada 20 Mei 2024. Kelompok Tani Friends Farming merupakan binaan Pemerintah Kabupaten Minahasa. Penjabat (Pj) Bupati Minahasa, Jemmy Kumendong hadir langsung pada kegiatan panen tersebut.
Kemudian pada 8 Juni 2024, KPwBI Sulut bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan panen cabai rawit di Desa Sawang, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan secara bersama oleh KPwBI Sulut, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota, inflasi Sulawesi Utara sampai bulan Agustus 2024 terjaga stabil. “Pada bulan Agustus, Sulawesi Utara mengalami deflasi 0,11 persen. Sedangkan inflasi tahun kalender sampai bulan Agustus 2024 sebesar 0,47 persen dan inflasi tahun ke tahun 4,03 persen,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara Aidil Adha.
Ia mengatakan, dilihat dari jenis komoditas, pendorong utama inflasi pada bulan Agustus secara month to month adalah daging babi, tomat dan air kemasan. Sedangkan komoditas penahan inflasi terbesar adalah cabai rawit, bawang merah dan bawang putih.
Secara tahun ke tahun atau year on year, komoditas pendorong inflasi terbesar adalah Daging Babi, beras dan tomat. Sementara komoditas penahan inflasi terbesar yaitu Ikan Cakalang, Ikan Malalugis dan Ikan Tude.
Pengendalian inflasi memang merupakan tanggung jawab bersama seluruh stakeholder terkait. Dan KPwBI Sulut bersama Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/kota telah secara bersama-sama melakukan berbagai upaya sehingga Sulawesi Utara mampu mengendalikan inflasi sesuai dengan yang ditargetkan Bank Indonesia, yaitu +/- 3,5 persen, atau berada di rentang 2,5 persen sampai 4,5 persen.(jou)
