Barometer.co.id-Manado. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Sulut), Jacob Hendrik Pattipeilohy menegaskan jajarannya membidik penanganan hukum tindak pidana korupsi lima area sentral yang bersentuhan dengan publik.
“Selama saya memimpin di sini tentu kita akan mendorong kebijakan presiden yang fokus pada masalah swasembada pangan, swasembada air, swasembada energi kemudian juga menyangkut masalah ekonomi hijau dan ekonomi biru,” kata Kajati Hendrik di Manado, Selasa.
Menurut dia, kondisi di lima area tersebut paradoks dengan kondisi masyarakat, di mana sumber daya alam banyak akan tetapi rakyat miskin.
“Nah ini juga yang kemudian bagaimana kita melakukan penegakan hukum tipikor di area yang saya katakan tadi. Itu maksudnya supaya benar-benar penegakan hukum ini pro rakyat,” sebut Hendrik.
Dari semua yang sudah dilakukan di Sulut, kata dia, peningkatan kinerja ke depan akan menjadi fokus perhatian.
“Kami rasa masih jauh dari persepsi masyarakat. Kami berjanji akan melakukan semua upaya maksimal bagaimana menyelamatkan aset maupun kerugian negara di Sulut,” ujarnya.
Kajati mengatakan, pihaknya akan mendorong semua kebijakan-kebijakan pimpinan daerah, gubernur dan DPRD dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, kata dia, Kejaksaan Tinggi Sulut menerapkan strategi penegakan hukum yang tepat, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi.
“Selain menetapkan tersangka korupsi, Kejati Sulut juga melakukan perbaikan tata kelola serta menyelamatkan dan memulihkan kerugian maupun aset negara,” katanya menambahkan.(ANTARA)
