Barometer.co.id-Manado. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Sulawesi Utara Periode Agustus 2026 yang dirangkaikan dengan Temu Responden 2026 di Manado, Rabu (16/09/26).
Mengangkat tema “Bincang Ekonomi: Outlook Ekonomi dan Prospek Usaha Sulawesi Utara,” forum ini menghadirkan Menteri BUMN Periode 2011–2014 sekaligus Pebisnis, Dahlan Iskan, serta Chief Economist BCA Group, David Sumual, sebagai narasumber utama.
Acara ini turut dihadiri secara langsung oleh Kepala Perwakilan BI Prov. Sulawesi Utara, Joko Supratikto; Bupati Sangihe, Michael Thungari; Wakil Bupati Bolsel, Deddy Abdul Hamid; Kepala Kanwil DJPb Prov. Sulut, Wahyu Prihantoro; Kepala BPS Prov. Sulut, Watekhi; Kepala Kanwil DJP Suluttenggomalut, Ardiyanto Basuki; pimpinan lembaga dan perangkat daerah; perwakilan perbankan dan instansi vertikal; serta ratusan pelaku usaha dan responden survei Bank Indonesia.
Joko Supratikto, menyampaikan bahwa perekonomian Sulawesi Utara tetap menunjukkan resiliensi dengan tumbuh sebesar 5,42% (yoy) pada Triwulan II 2026. Dari sisi pembiayaan, intermediasi perbankan tumbuh positif dengan kredit meningkat 3,08% (yoy) dan DPK tumbuh 8,08% (yoy) per Juli 2026, disertai kualitas kredit yang terjaga pada rasio NPL 2,77%.
Namun demikian, Joko mengingatkan agar perkembangan harga tetap dicermati mengingat inflasi kumulatif hingga Agustus 2026 telah mencapai 3,68% (ytd), sehingga diperlukan penguatan sinergi guna menjaga pasokan dan kelancaran distribusi agar inflasi tetap berada dalam rentang sasaran 2,5% ± 1%.
Berdasarkan hasil survei BI, konsumsi masyarakat Kota Manado tetap kuat tercermin dari Indeks Penjualan Riil, sementara Indeks Ekspektasi Harga mengindikasikan optimisme harga yang terkendali hingga akhir tahun. Dari sisi dunia usaha, hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) menunjukkan Saldo Bersih Tertimbang yang meningkat signifikan pada Triwulan III 2026 sebagai sinyal ekspansi aktivitas usaha. Joko menekankan bahwa data yang disampaikan oleh para responden survei merupakan dasar penting dalam penyusunan asesmen dan perumusan rekomendasi kebijakan yang tepat waktu, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi daerah.
Dalam paparan Sesi I, Chief Economist BCA Group, David Sumual, mengulas arah perekonomian global dan nasional periode 2026–2027 serta implikasinya bagi Kawasan Timur Indonesia. David menyoroti ketidakpastian global yang masih dibayangi oleh dinamika geopolitik, kebijakan suku bunga, serta disrupsi teknologi seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence).
Meskipun demikian, Sulawesi Utara dinilai menjadi salah satu pendorong utama ekonomi nasional yang didukung oleh potensi besar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang, energi baru terbarukan seperti PLTP Lahendong, hingga Kawasan Industri Mongondow.
Selain itu, perkembangan pariwisata yang didorong oleh penerbangan langsung dari Asia Timur serta meluasnya perjanjian kerja sama internasional turut membuka peluang investasi pada sektor manufaktur, pengolahan komoditas, dan infrastruktur.
Pada Sesi II, Dahlan Iskan membagikan perspektif praktis bagi para pelaku usaha dalam menghadapi transformasi ekonomi. Dahlan menekankan pentingnya bagi pengusaha untuk tetap fokus, memiliki integritas, menjaga disiplin keuangan, serta mindset tidak bergantung pada pihak lain.
Dalam mendorong ekspor, Sulawesi Utara memiliki potensi besar pada komoditas olahan seperti minyak kelapa, ikan, pala, dan cengkeh. Dahlan menyoroti tingginya permintaan komoditas kelapa dari Tiongkok serta pentingnya pengembangan layanan direct call dari Pelabuhan Bitung sebagai hub strategis kawasan.
Ia mendorong para pelaku usaha di Sulawesi Utara untuk berani berinovasi, memperbanyak kapasitas produksi, dan menangkap peluang di sektor-sektor baru seperti pendidikan dan kesehatan di tengah perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Melalui penyelenggaraan Diseminasi LPP dan Temu Responden ini, Bank Indonesia berharap dapat terus memperkuat kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan di Sulawesi Utara sehingga mampu mendorong perekonomian yang semakin inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.(jou)
