Barometer.co.id-Manado. PT PLN Nusantara Power UPDK Minahasa mendapat kehormatan menjadi salah satu narasumber pada forum Multistakeholder Dialogue (MSD) yang diselenggarakan oleh Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Selasa (27/02) di Peninsula Hotel, Manado. Pada kesempatan tersebut, PLN NP UPDK Minahasa menyampaikan komitmen untuk terus menigkatkan produksi Energi Baru Terbarukan (EBT) sesuai dengan Rancangan Usaha Tenaga Listrik 2020-2030.
Materi dari PT PLN Nusantara Power UPDK Minahasa disampaikan oleh Moh. Aminudin Wahib yang merupakan Manager Unit Layanan PLTA Tonsealama. “Dalam materi untuk APEC ini, kami memaparkan berdasarkan Rancangan Usaha Tenaga Listrik selama 10 tahun, yakni dari 2020 sampai 2030. Baik yang sudah kami laksanakan hingga potensi Energi Baru Terbarukan sampai 2030,” katanya.
Potensi EBT di Sulawesi Utara menurut Wahib terdiri dari Hydroelectric, Geothermal, Wind Energy hingga Solar Panel. Potensi EBT tersebut tersebar di berbagai daerah di Sulawesi Utara, mulai dari Bitung, Tomohon, Minahasa, Kotamobagu hingga wilayah Kepulauan.
“Potensi Hydroelectric di Sulawesi Utara mencapai 100 MW, Geothermal 200 MW dan Solar Panel 80-100 MW. Potensi tersebut sesuai dengan Rancangan Usaha Tenaga Listrik di Indonesia tahun 2020-2030,” jelasnya.
Ia mengatakan, PLN NP UPDK Minahasa akan terus meningkatkan produksi EBT, baik yang eksisting hingga nanti penugasan yang diberikan oleh pemerintah.
Sebelumnya, peserta MSD APEC telah melakukan kunjungan ke pembangkit EBT yang berada di bawah PLN NP UPDK Minahasa, yakni PLTA Tanggari dan PLTA Tonsealama pada 24 Februari 2024.
Forum ini sendiri digelar untuk mencari solusi bagi kota-kota di dunia menuju kota dengan udara yang bebas emisi karbon. Salah satunya adalah dengan mendorong penggunaan Energi Baru Terbarukan (Renewable Energy) yang bebas emisi karbon.
Craig Menzis, perwakilan APEC pada kegiatan ini menyampaikan, tujuan digelarnya MSD juga untuk mencari solusi agar kota tahan bencana dan dengan penggunaan energi yang efisien dalam rangka memitigasi perubahan iklim.
“Dialog ini disponsori oleh APEC dan merupakan sebuah usaha untuk mencari titik temu antara pemerintah dan stakeholder yang berbeda-beda demi menuju sebuah visi yg sama untuk lingkungan hidup dengan cara dan strategi yang transparan dan terbuka,” ujarnya.(jou)
