Barometer.co.id-Manado. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Utara melalui koordinasi Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Utara bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Satgas Pangan Polda Sulut, melaksanakan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) Tahap II cabai rawit merah dari Probolinggo, Jawa Timur, sebanyak 2.500 kg (84 koli).
Upaya ini merupakan tindak lanjut dari FDP Tahap I yang dilaksanakan pada 14–15 September 2026 sebanyak 2,4 ton, sebagai bagian upaya untuk memastikan dampaknya agar lebih merata dan berkelanjutan. Kegiatan turut dihadiri oleh Deputi Kepala Perwakilan BI Prov. Sulawesi Utara, Purwanto; Asisten II Setda Kota Manado, Atto R. M. Bulo, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara, Rahel Ruth Rotinsulu; Perwakilan Satgas Pangan Polda Sulawesi Utara, Ipda Donny Samel; serta pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Sulawesi Utara dan Pemkot Manado.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Purwanto, menyampaikan bahwa inflasi Sulawesi Utara pada Agustus 2026 tercatat 0,29% (mtm) dengan inflasi kumulatif mencapai 3,68% (ytd), melewati batas atas sasaran inflasi nasional 3,50% (yoy). Tekanan inflasi utamanya bersumber dari kenaikan harga cabai rawit dengan andil 0,33% (mtm).
Berdasarkan data SP2KP tiga pekan terakhir, rata-rata harga cabai rawit merah di empat kab/kota IHK Sulawesi Utara telah melampaui HAP secara signifikan yaitu Kota Manado tercatat 102% di atas HAP, Kota Kotamobagu 123%, Kabupaten Minahasa Utara 118%, dan Kabupaten Minahasa Selatan mencapai 155% di atas HAP.
Seluruh kab/kota IHK berada pada kategori Waspada berdasarkan indikator stabilitas harga pangan Badan Pangan Nasional. Data klimatologi menunjukkan curah hujan berada pada kriteria rendah di sebagian besar wilayah Sulut, sementara hari tanpa hujan telah mencapai kriteria sangat panjang di 131 lokasi dan bahkan ekstrem di 12 lokasi.
Purwanto menjelaskan bahwa FDP Tahap I pada 14–15 September sempat menurunkan harga cabai rawit merah ke level HAP (Rp57.000/kg) di Pasar Bersehati Manado dan Pasar Airmadidi Minahasa Utara. Namun, data SP2KP menunjukkan harga kembali meningkat di beberapa titik pada hari-hari berikutnya, mengindikasikan tekanan pasokan masih berlangsung.
Oleh karena itu, FDP Tahap II dilaksanakan dengan pasokan yang tiba di Manado pada Minggu (20/09/26) malam, melalui jalur distribusi Probolinggo–Bandara Juanda–Bandara Hasanuddin–Bandara Sam Ratulangi, untuk disalurkan pada Senin pagi, 21 September, sehingga tersedia saat pasar mulai beraktivitas.
Berbeda dengan Tahap I yang terkonsentrasi di Manado, Minahasa Utara, dan Minahasa Selatan, distribusi Tahap II diperluas ke lima titik pasar di empat kab/kota IHK, yaitu Pasar Bersehati dan Pasar Pinasungkulan (Manado), Pasar Airmadidi (Minahasa Utara), Pasar Amurang (Minahasa Selatan), dan Pasar 23 Maret (Kotamobagu), dengan target harga konsumen maksimal Rp57.000/kg sesuai HAP yang ditetapkan Bapanas.
Dalam sambutannya, Rahel Ruth Rotinsulu menyampaikan ini merupakan bentuk respons cepat TPID Sulawesi Utara melalui pelaksanaan FDP Tahap II yang menjangkau seluruh kab/kota IHK di Sulawesi Utara. “Sinergi antarinstansi perlu terus diperkuat, khususnya menghadapi tantangan cuaca dan ketergantungan pasokan dari wilayah lain. Semoga kolaborasi ini tidak berhenti pada intervensi jangka pendek, tetapi juga berlanjut pada penguatan produksi lokal dan ketahanan pangan daerah,” katanya.
Untuk memastikan intervensi berjalan efektif, pengawalan dilakukan secara terpadu. Dinas Ketahanan Pangan mendukung pengaturan distribusi ke titik-titik sasaran serta mengawal langsung penyaluran ke Minahasa Utara, Minahasa Selatan, dan Kotamobagu. Satgas Pangan melakukan pemantauan harga dan penyaluran untuk mencegah kenaikan harga yang tidak wajar di tingkat eceran, termasuk melalui pakta integritas dengan pedagang pengecer.
Dalam jangka menengah dan panjang, TPID akan terus mengarahkan penguatan produksi lokal, penguatan kalender tanam, serta peningkatan ketahanan pangan daerah, sehingga respons cepat melalui FDP menjadi bagian dari strategi komprehensif TPID Sulawesi Utara untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat keberlanjutan produksi pangan daerah.(jou)
