Barometer.co.id – Amurang. Panitia khusus (Pansus) DPRD untuk Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Minsel masih sementara bekerja. Untuk sementara menemui sejumlah keganjilan. Terutapa pada anggaran Refocusing Covid-19.
Keganjilan yang didapat seperti pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) berupa baju hazmat terbuat dari parasut. Disinyalir harga satuannya telah di mark up.
Sesuai laporan yang disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tertera harga satuan mencapai Rp 665 ribu. Harga ini terbilang sangat tinggi bila dibandingkan dengan harga dipasaran.
Dari hasil penelusuran, untuk harga satuan APD berbahan parasut hanya Rp 65 ribu sampai Rp 99 ribu. Berdasarkan perbandingan ini, diduga terjadi pembengkakan harga hingga enam kali lipat. Dengan jumlah pengadaan sebanyak empat ribu pasang seharga Rp 2.660.000.000, berapa saja potensi kerugian keuangan negara?
Dengan asumsi mengambil APD parasut seharga Rp 99.000, berarti Pemkab Minsel hanya perlu mengeluarkan anggaran Rp 396 juta. Berarti selisih yang didapat mencapai Rp 2.264.000.000. Bila benar terjadi mark up, kemana saja dana-nya mengalir?
Selain APD parasut, Pemkab Minsel juga mengadakan APD spunbond sebanyak seribu pasang. Harga satuannya juga tidak kalah selangit, Rp 400 ribu. Sehingga total anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp 400 juta. Setelah dicek, APD spunbond ditawari hanya Rp 64 ribu. Tak pelak negara lagi-lagi berpotensi dirugikan Rp 336 juta.
“Kami dari Pansus (panitia khusus, red) LKPJ sedang melakukan penelusuran menyangkut anggaran-anggaran dana Covid di BPBD. Menjadi menarik karena hampir semua dari pimpinan sampai staf di BPBD hanya minim mengetahui keberadaan pengadaan tersebut,” ujar anggota Pansus DPRD Minsel untuk LKPJ Bupati 2020, Orwin Tengor.
Dia juga menyampaikan mendapat informasi semua pengadaan barang untuk Covid, tidak ditangani oleh orang dalam BPBD. “Kami berencana memanggil PPK (Pejabat Pembuat Komitmen, red) yang mengadakan. Karena memang ada dugaan terjadi mark up harga dan volumenya,” terang Tengor dari Perindo.
Lanjut menurutnya masih banyak item-item lain yang mencurigakan. Maka dari itu pihaknya meminta bantuan semua pihak untuk dapat mengungkap penggunaan dana Covid. “Bila benar telah terjadi korupsi, tentu sangat keterlaluan dan kami akan membawanya ke proses hukum,” tegasnya.(jim)
